Pendidikan Dapat Tambahan Dana Rp 4,2 Triliun

Sektor pendidikan akan mendapat tambahan dana sebesar Rp 4,2 triliun dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak. Sebelumnya, sektor ini diputuskan mendapat tambahan dana Rp 1,4 triliun pada 2005.

RUU Perlindungan Saksi Masuk Prioritas DPR

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi termasuk satu dari 55 RUU yang menjadi prioritas pembahasan DPR dan pemerintah selama 2005. Ketua Badan Legislasi DPR A.S. Hikam mengatakan, penentuan prioritas RUU yang akan dibahas tahun ini merupakan persetujuan atas Program Legislasi Nasional DPR.

LSM Laporkan Dugaan Korupsi Mantan Gubernur Jambi ke DPR

Gerakan Masyarakat Peduli Daerah Jambi (GMPDJ) mendesak Komisi Hukum dan HAM DPR memantau penanganan kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Jambi periode 1999-2004, Zulkifli Nurdin. Sebab, pengaduan masyarakat ke sejumlah instansi penegak hukum hingga kini tak jelas tindak lanjutnya.

Bupati Temanggung Siap Diperiksa; Dugaan Korupsi Dana Pemilu

Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo menyatakan siap diperiksa oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) sebagai saksi dugaan kasus korupsi dana pemilu sebesar Rp12,8 miliar.

Dana Kompensasi Subsidi BBM Rawan Korupsi; Subsidi BBM terhadap PDB Menurun dari Tahun ke tahun

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diberlakukan Selasa (1/3). Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dipastikan akan menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), tarif angkutan umum, serta biaya-biaya lainnya.

Pemerintah Diminta Usut Korupsi Dana Pengungsi Poso

Setelah melaporkan dugaan korupsi dana jatah hidup dan biaya hidup (jadup/bedup) warga pengungsi Poso ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali membeberkan penyelewengan pemanfaatan dana bahan bangunan rumah (BBR) untuk warga pengungsi Poso yang ditaksir mencapai puluhan miliar.

Perkara Korupsi Kakap Harus Jadi Prioritas; IPHI: KPK Tidak Profesional

Agar eksis dan dipercaya masyarakat sebagai lembaga yang ampuh untuk memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memprioritaskan perkara korupsi kelas kakap yang merugikan negara triliunan rupiah..

TNI Tidak Dididik untuk Kelola Bisnis

Tanpa ada aturan tentang larangan bagi militer untuk berbisnis, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, jumlah bisnis yang dikelola TNI tetap semakin berkurang. Pasalnya, para anggota TNI tidak dididik untuk menjadi seorang pengusaha yang mengelola bisnis tertentu.

Jaksa: Penasihat Hukum Masuki Pokok Perkara; Sidang Korupsi DPRD Kota

Tim jaksa penuntut umum Kejari Semarang menilai eksepsi (tangkisan terhadap dakwaan) tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi Rp 2 miliar APBD Semarang telah memasuki pokok/materi perkara. Dakwaan terhadap 11 anggota DPRD Kota periode 1999-2004, menurut jaksa, sudah jelas dan lengkap.

Kesusahan di Balik Kenaikan BBM

Menarik mencermati iklan satu halaman pada Kompas (26/2/ 2005) lalu. Di sana, beberapa tokoh yang memiliki integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi mendukung kebijakan kenaikan harga BBM.

Subscribe to Subscribe to