Seleksi Pimpinan KPK; Pansel Bantah Proses Seleksi Tak Berbobot

Panitia Seleksi atau Pansel Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membantah proses seleksi yang dilakukannya untuk menjaring calon pimpinan KPK dijalankan dengan mengabaikan bobot dan kualitas penyeleksian.

BPK Usut Pengganti Uang Korupsi; Pengelolaan Bunga Dipertanyakan

Badan Pemeriksa Keuangan mempertanyakan eksekusi yang dilakukan Kejaksaan Agung atas uang pengganti yang terkumpul secara akumulatif selama bertahun-tahun yang tersimpan di rekening Kejaksaan Agung. Selama 17 tahun, bunga uang pengganti tersebut tidak jelas siapa yang menikmati.

Lawatan ke Korea Sepengetahuan Sekretariat Negara

Kunjungan itu berkaitan dengan rencana pendirian PLTN di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah.

KPK Periksa Bukti Aliran Dana ke DPR

Kami tidak dalam posisi menyatakan itu salah atau benar.

Setelah Vonis Rokhmin Dahuri Dijatuhkan

Vonis telah dijatuhkan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap Rokhmin Dahuri selama tujuh tahun penjara disertai denda Rp 200 juta, dengan subsider enam bulan kurungan, dalam kasus pengumpulan dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan. Kasus yang menyita perhatian publik itu telah mencapai klimaks.

Koalisi Tolak Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Pernyataan Sikap

BHP: Sekolah Jadi Komoditas

Rancangan undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) mendekati selesai. Salah satu aturan tentang pendidikan ini belum banyak diketahui orang. Untuk mengkritisi regulasi ini ICW bersama beberapa lembaga peduli pendidikan seperti Seknas Fitra, Suara Ibu peduli, Auditan, Koalisi Pendidikan menyelenggarakan diskusi dengan tema monitoring dampak implementasi UU BHP. Hadir sebagai pembicara adalah pengamat pendidikan HAR Tilaar, Darmaningtyas pengurus Mejelis Luhur Perguruan Tamansiswa, dan Lodwick E Paat dari Koalisi Pendidikan.

Tolak Liberalisasi Pendidikan

Jika Disahkan, RUU BHP Akan Berdampak Luas terhadap Upaya Penyiapan SDM

Kasus BLBI; Kejagung Mulai Memeriksa BPPN dan Depkeu

Kejaksaan Agung memulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

368 Peraturan Daerah Berpotensi Melahirkan Pungutan Liar

Sebanyak 368 peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur dinilai dapat menghambat perkembangan dunia usaha, khususnya investasi yang ada di provinsi tersebut. Ini hasil temuan Bank Indonesia. Setelah kami kaji, ternyata perda-perda itu juga berpotensi mematikan dunia usaha Jawa Timur, kata anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Jawa Timur, Trisno Udjud, kemarin.

Subscribe to Subscribe to