Kejaksaan Negeri Medan menahan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Medan M Nawawi, Senin (27/8) pukul 17.15. Penahanan Nawawi terkait dengan dugaan korupsi dana operasional PD Pasar antara tahun 2003-2007 senilai Rp 700 juta.
Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta mengumumkan tim akuntan independen tidak menemukan penyimpangan anggaran dalam audit akhir mereka terhadap dana di rekening tim kampanye. Secara prinsip, laporan telah memenuhi standar audit, ujar anggota Komisi Pemilihan, Muhammad Taufik, di kantornya kemarin.
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cikarang, Bekasi, menolak seluruh permohonan penangguhan penahanan tiga orang pejabat aktif Pemerintah Kabupaten Bekasi yang terlibat kasus korupsi. Sebab, dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti.
Supaya dana dari pusat yang dikirimkan ke pemerintah daerah tidak banyak menganggur atau diputar lagi untuk investasi, Bank Indonesia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendorong dan mempercepat akselerasi pembangunan proyek di daerah.
Empat pejabat pemerintah Kabupaten Serang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan interchange senilai Rp 14 miliar. Penetapan tersangka ini seiring dengan ditingkatkannya status pengusutan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, kata Yunan Harjaka, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten, kemarin.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta mengharapkan masyarakat tidak takut untuk mendaftar sebagai anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Keberadaan LPSK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Sujatnan Parnohadiningrat. Sujatnan yang juga mantan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman mengaku, bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam memverifikasi atau mencocokkan data uang pengganti perkara korupsi yang ditangani kejaksaan dibutuhkan karena itu menyangkut masalah keuangan. Kejaksaan tidak ahli dalam masalah keuangan.
Saat itu Antony memang masih menjadi anggota Komisi IX (Perbankan) DPR.
Coba tanya Taufiequrachman Ruki itu bagaimana tindak lanjutnya.
