Panitia seleksi sekarang tengah memproses seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2007-2012. Pemberantasan korupsi adalah agenda besar pemerintah Yudhoyono-Kalla. Tentu, kadar pencapaian dan keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kinerja aparat penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi. Lantas, seperti apa pemimpin KPK yang relatif ideal?
Saat merayakan Ulang Tahun Ke-62 Mahkamah Agung, 20 Agustus lalu, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan bantahan atas kondisi lembaga negara yang dipimpinnya, yang dinilai pihak lain sarat mafia peradilan dan tidak independen seperti tujuh atau delapan tahun lalu.
Ketua Perhimpunan Bandung Institute of Governance Studies atau BIGS Dedi Haryadi mengamati, studi banding yang dilakukan anggota DPRD Kota Bandung bertendensi mencari tambahan uang penghasilan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi mempersoalkan pemasangan iklan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di sejumlah media massa. Hasyim, salah satu penanda tangan dalam iklan bertajuk Jihad Melawan Koruptor BLBI itu, mengatakan iklan tersebut menyimpang dari tujuan awal. Saya memang tanda tangani formulir itu, tapi tidak mengira akan diiklankan, ujarnya di kantor PBNU kemarin.
Pengawasan belum optimal dan harus ditingkatkan.
Kejaksaan Agung menyiapkan langkah lain apabila pihak luar negeri yang terkait transaksi penjualan kapal tanker raksasa atau very large crude carrier (VLCC) Pertamina tak kunjung datang memenuhi panggilan Kejagung.
Wakil Gubernur Jambi menyatakan siap diperiksa aparat.
Saran Indonesia Corruption Watch agar Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit investigasi terhadap data uang pengganti di kejaksaan ditanggapi baik oleh BPK. Namun, BPK sudah berencana untuk mengaudit lagi data uang pengganti perkara korupsi yang ditangani kejaksaan.
Indikasi kuat terjadinya transaksi uang di balik proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat kembali terungkap. Koalisi Penegak Citra DPR, yang terdiri atas beberapa lembaga swadaya masyarakat, kembali melaporkan ke Badan Kehormatan DPR aliran dana Rp 4,5 miliar ke Komisi IX, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perbankan, dan panitia anggaran sekitar September 2004. Ini tentu saja bukan barang baru. Menurut hitungan penulis, yang terungkap sebagai kasus saja sudah mencapai lebih dari tujuh buah. Sudah saatnya pemimpin DPR mengambil tindakan nyata menyikapi derasnya aliran dana mitra kerjanya dalam mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi DPR. Jika tidak, DPR hanya akan menjadi lembaga yang terus bekerja karena pesanan alih-alih bekerja karena kepentingan konstituen.
