BPK Monitor Penertiban Rekening Liar

Pembentukan tim ini merupakan keputusan dari pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pemimpin BPK di Jakarta kemarin.

Dana Rp 15,2 Miliar Mengalir ke Syaukani HR; Seharusnya Itu untuk Bandar Udara Loa Kulu

Dana sebesar Rp 15,250 miliar yang seharusnya untuk pembebasan lahan Bandar Udara Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ternyata justru mengalir, baik secara tunai maupun transfer, ke Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais.

Jejak Integritas Calon Pemberantas Korupsi

Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 sedang mengikuti tahap wawancara. Tahap ini merupakan tahapan paling akhir dari panitia seleksi KPK setelah melewati tahap seleksi administrasi, tahap makalah, dan tahap profile assessment.

MKJ Tentukan Nasib Empat Jaksa Nakal

Mulai Kasus Asusila hingga Penyuapan

Korupsi Rumah Potong Hewan; Jaksa Akan Periksa Badan Pertanahan Bekasi

Jaksa penyidik kasus korupsi rumah potong hewan (RPH) senilai Rp 6,5 miliar akan segera memeriksa Badan Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten Bekasi.

Menyongsong Pergantian Pemimpin KPK; Dipuji, Dicaci, dan Ditakuti

Dulu saya sering mengritik Anda, tetapi setelah kini Anda akan berhenti, saya agak cemas, khawatir kalau pemimpin KPK yang baru nanti tidak dapat melanjutkan prestasi yang telah Anda capai, kata saya ketika bertemu dengan Taufiequrrahman Ruki usai mendengarkan pidato kenegaraan presiden di DPR pada 16 Agustus 2007 di gedung DPR.

Daftar Calon Pemimpin KPK Masih Bisa Berubah

Ketetapan tentang sepuluh nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah ditentukan panitia seleksi ternyata belum final. Kami masih mendengarkan, menimbang, dan menarik napas sebentar, kata anggota panitia seleksi, Komaruddin Hidayat, kepada Tempo kemarin.

Papua Barat Bagi-bagi Uang Terima Kasih

315 Anggota Tim Sukses Pendirian Provinsi Akan Mendapat Rp 150 Juta

Perombakan Gedung Dewan Dinilai Berpotensi Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana perombakan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dengan anggaran Rp 40 miliar berpotensi mengalami korupsi. Alasannya, Karena tidak ada dasar kebijakannya, kata Koordinator Bidang Politik ICW Fahmi Badoh, Jumat lalu.

RAPP Bantah Gunakan Kayu Hasil Illegal Logging

Menurut dia, sejak 1995 sampai 2007 RAPP telah menanam kurang-lebih 400 juta pohon akasia di lahan seluas 299 ribu hektare.

Subscribe to Subscribe to