Agar tidak terjadi korupsi ganda dalam pengelolaan dana pengganti dan uang kerugian yang dikelola dan dilaporkan ke Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung harus menyusun dan membuat laporan yang transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.
Mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Prof Drs Aminuddin Ponulele yang didakwa terlibat kasus korupsi dana pengungsi Poso senilai Rp1,2 miliar, pada Rabu dijatuhi vonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara.
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus menyadari bahwa lembaga yang akan dipimpinnya bersifat sementara atau ad hoc. Karena itu, pimpinan KPK ke depan harus lebih berani dan memiliki kemauan lebih dalam memberantas korupsi dibandingkan dengan pimpinan kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan.
Bupati Kendal, Jawa Tengah, Hendy Boedoro mengakui memutarkan uang dana alokasi umum atau DAU sebesar Rp 45 miliar. Dana itu semula ditempatkan di rekening Bank BNI Kendal, lalu dipecah. Sebagian dikembalikan ke kas daerah dan sebagian lainnya ditempatkan di BNI Kendal.
Uang hasil sitaan sejumlah kasus korupsi di Provinsi Banten yang disimpan kejaksaan belum disetorkan kembali ke kas negara. Hingga Kamis (23/8), Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Banten sama sekali belum menerima pengembalian uang sitaan tersebut.
Negara dirugikan Rp 793 juta akibat kasus korupsi dalam pengadaan sepeda motor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nilai kerugian yang ditemukan kejaksaan negeri setempat jumlahnya lebih besar daripada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang hanya Rp 600 juta. Berkas ini segera kami limpahkan ke pengadilan setelah validitas data sesuai, kata Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Benny Santoso kemarin.
Kejaksaan Agung menyiapkan tim penyidik kasus dugaan penjualan kapal tanker Pertamina untuk berangkat ke luar negeri. Jika lima perusahaan asing tidak memenuhi panggilan, kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Muhammad Salim di Jakarta kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK harus melakukan penyelidikan dan audit investigasi terhadap raibnya sejumlah uang pengganti dalam perkara korupsi yang seharusnya disimpan kejaksaan.
Tim jaksa pengacara negara dan pengacara mantan Presiden Soeharto optimistis menemukan titik temu dalam proses negosiasi. Kemungkinan besar perkara ini bisa selesai dalam tahap mediasi. Namun, beberapa hal masih belum disepakati, di antaranya jumlah uang yang harus dibayar Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar serta mekanisme pembayarannya.
