Komisi Pemberantasan Korupsi belum menahan Wali Kota Medan Abdillah, meskipun sebelumnya lembaga itu telah menetapkan Abdillah sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana APBD Kota Medan tahun 2002-2006 dan kasus dugaan korupsi pengadaan satu unit pemadam kebakaran senilai Rp 12 miliar.
Sejumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Kamis (27/12), dimintai keterangan oleh Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung. Mereka dimintai keterangan selaku pelapor dugaan pemerasan yang dilakukan jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang.
Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menggugat balik Perusahaan Umum Bulog. Tommy meminta ganti rugi secara keseluruhan mencapai Rp 10 triliun, terdiri dari ganti rugi materiil 985 juta dollar AS dan immateriil Rp 1 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani membongkar kasus korupsi besar. Tanpa langkah berani, maka masyarakat sulit berharap kepada lembaga itu. Apalagi, amanat reformasi tentang pemberantasan korupsi dan mengadili mantan Presiden Soeharto dan kroninya hingga sekarang belum terlaksana.
Catatan akhir tahun pemberantasan korupsi oleh Pusat Kajian Anti Korupsi atau PuKAT Universitas Gadjah Mada menyatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada tahun 2007, pengungkapan kasus korupsi belum menyentuh aktor besar dan masih terpusat pada pemberantasan di daerah-daerah.
Setahun yang lalu, wacana serangan balik para koruptor (corruptors fight back) menguat (Koran Tempo, 16 November 2006). Saat itu perangkat aturan antikorupsi selalu mengalami ujian berat di meja persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Para koruptor menggunakan berbagai upaya melumpuhkan gerakan antikorupsi. Beberapa di antaranya berhasil mulus, tapi beberapa di antaranya tertolak. Titik kulminasinya adalah ujian bagi eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), tepat di pengujung 2006.
Peringatan tiga tahun tsunami yang dipusatkan di Calang, Aceh Jaya, tahun ini tercoreng isu korupsi. Dana bantuan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias untuk peringatan itu diduga digelapkan. Dua pejabat Dinas Pariwisata Aceh diperiksa Polres Aceh Jaya terkait kasus itu.
Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2008 tetap memprioritaskan penanganan dan penuntasan kasus korupsi dan pembalakan liar. Namun, banyak pihak meminta keseriusan itu bukan menjadi jargon semata yang justru bisa membuat publik apatis terhadap polisi.
Bisa saja dibatalkan jika terjadi wanprestasi.
Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menggantung hampir 10 tahun dan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah diprediksi akan sulit dituntaskan hingga tahun depan.
