Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau RPP PNBP Mahkamah Agung sekarang sudah kembali di tangan Departemen Keuangan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selesai menggodok RPP PNBP itu beberapa waktu lalu.
Terkait upaya Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara dugaan suap Monsanto Company pada sejumlah pejabat di Indonesia, PT Monagro Kimia bersedia menyerahkan data dan pembukuannya. Anak perusahaan Monsanto di Indonesia itu akan menyerahkan data dan pembukuannya yang dibutuhkan kejaksaan pada awal Januari 2008 karena kini tengah libur akhir tahun.
Menyimak berbagai drama penegakan hukum sepanjang tahun 2007, lagi-lagi publik dibuat kecewa. Proses hukum sering kali harus tunduk pada arus kepentingan elite penguasa dan tersamarkan dalam spekulasi politik serta kepentingan pemilik kapital.
Pesan terpenting dari sejarah mungkin adalah pesan tentang kesalahan. Sejarah panjang birokrasi agaknya bisa bercerita tentang bagaimana perencanaan bisa meleset, prosedur bisa macet, dan mesin birokrasi bisa mandek. Dalam kemandekan, kadang timbul improvisasi untuk mencari jalan pintas, untuk membuat mesin tetap berjalan.
Dipilihnya tuan-tuan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru memicu pro-kontra yang luas.
Press Release
Indonesia Corruption Watch
Desember 2007
Kejaksaan Agung kembali menyosialisasikan target penyelesaian kasus korupsi yang harus dipenuhi kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri. Kepala kejaksaan yang tidak mampu memenuhi target akan dikenai sanksi.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan vonis empat tahun penjara untuk Bupati Magetan Saleh Muljono dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Pahatar Sirmamata kemarin. Saleh dinilai terbukti menyelewengkan dana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gelanggang Olahraga Ki Mageti, yang merugikan negara sebesar Rp 7,5 miliar.
....Komisi Yudisial harus kita jaga. Di dalam dan melalui komisi ini kita berharap keadilan masih bisa ditegakkan. Dari mereka kita peroleh keadilan hukum yang melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah kita. Dari komisi ini kita himpun kekuatan para hakim yang dengan teguh masih menjaga integritas moral sebagai abdi hukum untuk menyelamatkan dan melanjutkan agenda reformasi peradilan. Maka, kembalikan kewenangan komisi ini agar pengawasan terhadap tingkat laku hakim-hakim yang selama ini menodai martabat diri dan profesi mereka dapat dilakukan secara efisien.
Rumah di Jalan Dharmawangsa VIII Nomor 75, Jakarta Selatan, disebutkan dibeli mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo tahun 2004, seharga Rp 9,3 miliar. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, tiga kali pengiriman.
