Rapat pimpinan Kejaksaan Agung menjatuhkan hukuman disiplin kepada tiga jaksa yang menangani perkara pembalakan liar dan korupsi dengan terdakwa Adelin Lis. Ketiga jaksa tersebut adalah mantan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berinisial F, mantan Kepala Kejati Sumut berinisial TZ, dan mantan Wakil Kepala Kejati Sumut yang saat ini menjabat Kepala Kejati Gorontalo berinisial MH.
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Wali Kota Medan Abdillah atas dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2002-2006. Atas perbuatan itu, negara dirugikan sekurang-kurangnya Rp 29,69 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya hari ini akan memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Bekas anggota Panitia Anggaran DPR ini akan dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi Rp 9,414 miliar proyek pembangunan gedung Pusat Pendidikan dan Latihan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua satuan kerja di lembaga negara, departemen, hingga pemerintah daerah tidak menunda penggunaan anggaran. Presiden menegaskan hal itu karena setiap penundaan realisasi anggaran akan menimbulkan beban dalam aliran dana pemerintah.
Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi segera diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada awal bulan ini. Namun, penyusunan RUU ini masih tersandung Pasal 28-H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil pejabat Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan pada awal masa sidang. Pejabat kedua lembaga itu akan dimintai keterangan terkait dengan aliran dana Bank Indonesia senilai Rp 31,5 miliar ke anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004.
Masyarakat Transparansi Indonesia menilai gaung pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2007 tidak semeriah tahun sebelumnya. Kasus-kasus yang ditangani pada tahun ini lebih banyak merupakan kelanjutan tahun sebelumnya.
Pemerintah diingatkan agar tidak sekadar membagikan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, tetapi juga harus berupaya lebih keras agar penyerapan anggaran sesuai dengan waktu dan sasaran. Pemerintah pusat harus menciptakan kompetisi bagi pengelola anggaran agar mereka lebih serius mengelola dana sesuai peruntukannya.
Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji memprioritaskan penanganan kasus-kasus korupsi kakap. Prioritas itu tertuang dalam rencana strategis KPK periode 2007-2011 yang akan dipaparkan kepada pers Kamis (3/1) besok.
