Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengevaluasi jabatan Wali Kota Medan Abdillah dan wakilnya, Ramli Lubis, setelah keduanya ditetapkan sebagai terdakwa. Saat ini pemerintah belum akan mengevaluasi jabatan dua tersangka kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan, Sumatera Utara, itu. Kami menyesuaikan dengan perkembangan kasusnya, kata Mardiyanto di gedung Departemen Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.
Komisioner Komisi Yudisial mengetahui Freddy Santoso, pemilik tanah Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat
Pimpinan KPK yang baru harus mengklarifikasi alasan penundaan itu.
Betapa mahalnya harga kepercayaan di negeri ini. Karena parlemen tidak memercayai presiden, presiden tidak boleh mengangkat anggota komisi-komisi independen begitu saja. Semua calon harus diseleksi oleh panitia seleksi independen. Karena itu, DPR harus menyeleksi lagi calon yang diajukan panitia seleksi.
Setelah beberapa kali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis akhirnya dijemput paksa. Lima petugas KPK menjemput paksa Ramli di Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Kamis (3/1) sekitar pukul 17.00.
Sekretaris Daerah Kota Medan Afifuddin Lubis menyatakan, pelayanan publik Pemerintah Kota Medan berjalan normal meski Wali Kota Abdillah ditahan KPK dan Wakil Wali Kota M Ramli dijemput paksa. Bahkan, DPRD dan Pemkot Medan terus membahas APBD Tahun 2008.
Pengadilan Negeri Solo kemarin mengadili Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Kota Solo Siti Nuraini, yang diduga melakukan korupsi. Siti Nuraini didakwa telah menyimpangkan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) 2006 dari Departemen Kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya.
Gayus mengancam akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.
Aset milik buron kasus korupsi BLBI Bank Modern Samadikun Hartono terlacak. Saat ini Tim Pemburu Koruptor (TPK) mengakurasi data untuk dapat menyita aset berupa lahan di kawasan Cianjur, Jawa Barat, tersebut.
Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan balik (rekonvensi) yang dilakukan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam gugatan perdata Bulog.
