Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Marudin SM Simanihuruk mempersoalkan belum diusutnya dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Dana sebesar Rp 163,232 miliar itu tersebar di 46 disnakertrans provinsi dan kabupaten/kota.
Di tengah mantan Presiden Soeharto menjalani perawatan intensif, muncul pro dan kontra diadili-tidaknya mantan orang terkuat ini.
Setelah sekian banyak pembacaan tentang korupsi & pemberantasannya di tahun 2007, lantas apa yang bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya? Pertanyaan ini penting, terutama karena beberapa kegagalan kita membaca jauh ke depan. Kita tidak ingin wacana pemberantasan korupsi berhenti pada sekedar komodifikasi politik, atau bahkan mirip komoditas dalam pasar kapitalisme.
Jika hasil medis tidak memadai, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membuat second opinion.
Dua lembaga tinggi negara, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan lembaga yang paling sulit diaudit keuangannya. Ini menjadi salah satu alasan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan peraturan presiden yang mengatur penguatan auditing di lembaga negara.
Mungkin baru kali ini terjadi di lingkungan Depdagri (Departemen Dalam Negeri), pelantikan pejabat setingkat Dirjen dilakukan malam hari. Saya harap bisa dimaklumi kalau harus malam, karena tanggapan (istilah untuk menggambarkan mendapat tawaran tampil di panggung) saya memang sedang laris sekali, kata Mendagri Mardiyanto yang tadi malam memang melantik empat pejabat eselon satu.
Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno ditanya soal pembayaran rumah miliknya di Kota Wisata. Dari alat bukti yang ditemukan jaksa penuntut umum, ditemukan transfer dari istri Samuel Hengky Daud, Direktur PT Istana Sarana Raya yang menjadi rekanan pengadaan mobil pemadam kebakaran, untuk membayar rumah Mendagri di Kota Wisata senilai Rp 396 juta.
Pejabat yang satu ini tertangkap basah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika menerima langsung uang pelicin Rp 20 juta untuk pengurusan sertifikat tanah. Dia adalah kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Surabaya yang sudah dinonaktifkan. Kemarin Khudori harus menerima ganjaran 15 bulan penjara di PN Surabaya atas perbuatan tercelanya itu.
