Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zaenal Arifin Mochtar, mengusulkan dibentuknya lembaga independen dalam pengelolaan aset hasil korupsi. Keberadaan lembaga itu penting karena selama ini pengelolaan yang ditangani pemerintah dan kejaksaan kadang bermasalah. ”Kalau tidak hilang, maka disulap menjadi berkurang,” ujarnya dalam semiloka “Mendorong RUU Tipikor yang Ideal” di Fakultas Hukum UGM kemarin.

Dewan akan menanyakan alasan Kejaksaan mengeluarkan SP3.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar proses penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung dilakukan secara transparan. Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin, transparansi tersebut diperlukan agar publik bisa ikut mengawasi prosesnya.

"Bersihnya rekam jejak sang calon akan menentukan tingkat keterpilihannya di mata rakyat."

Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan calon wakil presiden yang disodorkan partai lain untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono haruslah memiliki rekam jejak yang bersih. Dengan syarat itu, kata dia, ia menilai figur Akbar Tandjung memiliki hambatan karena pernah tersandung kasus dana Badan Urusan Logistik (Bulog). "Bersihnya rekam jejak sang calon akan menentukan tingkat keterpilihannya di mata rakyat," ujar Syarief saat dihubungi tadi malam.

Komisi Pemilihan Umum tak menjadikan audit dana kampanye pemilu sebagai prioritas. Hal ini terlihat dari rendahnya dana untuk audit bagi kantor akuntan publik dan juga lemahnya kebijakan KPU yang mengatur dana kampanye.

Keprihatinan itu disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kunjungan ke Redaksi Kompas, Jakarta, Senin (20/4). Kunjungan dipimpin Danang W dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Henry Leo, terpidana enam tahun penjara dalam perkara korupsi dana PT Asuransi Sosial ABRI, Senin (20/4), dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Namun, terpidana lain dalam perkara itu, mantan Direktur Utama PT Asuransi Sosial ABRI Subarda Midjaja, menolak untuk dipindahkan.

"Yang penting kasus di era saya maju terus," kata Marwan.

Indonesia Corruption Watch mengkritik penghentian penyidikan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. ICW menilai penghentian penyidikan seakan menjadi tren Kejaksaan dalam menangani kasus. "Ini kebiasaan buruk," kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, saat dihubungi kemarin.

Tiga Komisi Pemilihan Umum provinsi telah meminta rekomendasi kantor akuntan yang bisa ditunjuk sebagai auditor dana kampanye kepada Institut Akuntan Publik Indonesia. Padahal batas akhir penyerahan laporan dana kampanye partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 24 April nanti.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam reformasi birokrasi dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat tidak fokus. KPK juga dianggap belum memiliki target jangka panjang. ''Apa yang ingin dicapai KPK dalam lima tahun ke depan tidak diketahui dengan jelas. Seharusnya KPK bisa berperan banyak dalam proses reformasi birokrasi,'' jelas anggota Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo saat diskusi di Kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) kemarin.

Para terdakwa korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kelak tak harus disidang di Jakarta. Itu terjadi jika upaya Panitia Khusus (pansus) Rancangan UU Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) yang membahas Pengadilan Tipikor di daerah bisa digolkan.

Pengusaha properti Tan Kian sudah tak berstatus tersangka korupsi lagi sejak Kamis (16/4). Jaksa menghentikan penyidikan perkara korupsi dana PT Asuransi Sosial ABRI serta penjualan hak tagih Bank Internasional Indonesia terhadap PT Newport Bridge Finance Ltd oleh Tim PPAI BII Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang berkaitan dengan Tan Kian.