Kejaksaan Tinggi Banten hari ini akan memeriksa lagi Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah dan wakilnya, Erwan Kurtubi, dalam kasus suap terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pandeglang. Pemeriksaan dilakukan setelah Selasa lalu Bupati Dimyati mangkir dari pemeriksaan. "Pemanggilan karena pemeriksaan sebelumnya yang gagal," kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Syaifudin.
Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bachrun Effendi, Rabu (15/4), divonis empat tahun penjara. Dia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.
Dana dari Pengusaha untuk Ongkos Politik Pemilihan Kepala Daerah
Saat menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Danny Setiawan pernah menerima uang dari Direktur PT Setiajaya Mobilindo Yusuf Setiawan dan Direktur PT Istana Sarana Raya Hengki Samuel Daud. Sebagian dari dana yang diterimanya itu digunakan sebagai biaya politik saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Para tahanan kasus korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung) berkurang. Itu terjadi setelah tim penyidik kemarin melepas mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Romli Atmasasmita -selaku tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) senilai Rp 410 miliar- dari Rumah Tahanan (Rutan) Kejagung.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya, tak ingin skandal dugaan suap di Bank Indonesia (BI) terulang. KPK berjanji akan mengawasi pemilihan deputi gubernur senior BI untuk menggantikan Miranda Goeltom yang habis masa jabatannya Juni mendatang.
Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara menyatakan uang Rp 68,5 miliar dari Rp 100 miliar milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang digunakan sebagai bantuan hukum berakibat pada status hukum ketiga mantan anggota Dewan Gubernur BI yang terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Emir ditanyai soal kehadiran dan kronologi pengajuan anggaran hingga pengesahannya.
Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis menilai pertemuan di Hotel Four Seasons, Jakarta, bukan pertemuan liar. Menurut Emir, sebuah pertemuan dikatakan liar apabila mengatasnamakan Panitia Anggaran DPR RI dan menghasilkan suatu keputusan.
Departemen Pendidikan diminta menghitung kembali besaran bantuan.
Pemerintah daerah diminta berkomitmen membiayai pendidikan gratis di daerah masing-masing. "Tanpa komitmen pemerintah daerah, pendidikan gratis tidak akan terwujud," kata Koordinator Divisi Advokasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta kemarin.
Transparency International Indonesia (TII) menyarankan pemerintahan memfokuskan pemberantasan korupsi pada bidang hukum dan ekonomi Indonesia. Dua lembaga ini diyakini sebagai pusat penyalahgunaan kewenangan serta praktek korupsi. "Pemerintah fokus pada dua lembaga ini saja," kata Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki di Balikpapan kemarin.
Indonesia Corruption Watch mendesak Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa membatalkan surat keputusan pengangkatan sembilan hakim tindak pidana korupsi. Prosedur penggantian hakim itu dinilai cacat hukum, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 56.
