"Penyitaan harus berdasar pembuktian," kata pengacara Asian Agri.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat pelaku dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group senilai Rp 1,4 triliun. Sebab, menurut ICW, dalam kasus itu terdapat unsur kerugian negara seperti yang dituduhkan penyidik Direktorat Jenderal Pajak.
Dewan Perwakilan Rakyat mentargetkan sebanyak 16 rancangan undang-undang selesai pada masa sidang ini. Sebanyak 23 RUU lainnya akan diselesaikan hingga masa akhir jabatan DPR pada September mendatang. Ketua DPR Agung Laksono meminta panitia khusus dan komisi di DPR mengoptimalkan peran legislasi hingga tuntas. "Optimalisasi dengan mendorong partisipasi anggota Dewan," kata Agung seusai rapat konsultasi tertutup antara para pemimpin DPR, komisi, dan panitia khusus dalam penyelesaian legislasi di gedung MPR/DPR kemarin.
Bupati Pandeglang A Dimyati Natakusumah akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Banten pada Kamis (16/4). Bersama wakilnya, Erwan Kurtubi, Bupati Pandeglang diperiksa karena disangka terlibat kasus suap persetujuan pinjaman daerah Rp 200 miliar.
Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita, tersangka kasus penggelapan barang bukti 343 butir ekstasi, menolak ketentuan wajib lapor dua kali seminggu di kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya. Penolakan itu disampaikan lewat surat yang dilayangkan tim pengacara kedua jaksa kepada kepolisian, Rabu lalu. "Mereka harus bebas demi hukum," kata Petrus Leatomu, pengacara Esther dan Dara, kepada Tempo kemarin.
Satu per satu nama yang disebut politikus PAN Abdul Hadi Djamal harus bergiliran diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin (16/4) giliran politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pratama menjadi saksi dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur itu.
Sejumlah caleg yang berpeluang menduduki kursi di DPRD Situbondo menghadapi masalah tuduhan money politics. Menurut data yang dihimpun koran ini, setidaknya ada enam caleg calon jadi dari tiga parpol yang dilaporkan melakukan money politics pasca pelaksanaan pileg.
Kejaksaan Tinggi Banten hari ini akan memeriksa lagi Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah dan wakilnya, Erwan Kurtubi, dalam kasus suap terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pandeglang. Pemeriksaan dilakukan setelah Selasa lalu Bupati Dimyati mangkir dari pemeriksaan. "Pemanggilan karena pemeriksaan sebelumnya yang gagal," kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Syaifudin.
Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bachrun Effendi, Rabu (15/4), divonis empat tahun penjara. Dia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.
Dana dari Pengusaha untuk Ongkos Politik Pemilihan Kepala Daerah
Saat menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Danny Setiawan pernah menerima uang dari Direktur PT Setiajaya Mobilindo Yusuf Setiawan dan Direktur PT Istana Sarana Raya Hengki Samuel Daud. Sebagian dari dana yang diterimanya itu digunakan sebagai biaya politik saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Para tahanan kasus korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung) berkurang. Itu terjadi setelah tim penyidik kemarin melepas mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Romli Atmasasmita -selaku tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) senilai Rp 410 miliar- dari Rumah Tahanan (Rutan) Kejagung.
