Rekanan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Direktur PT Panton Pauh Putra, Karnawi, dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Jhony Allen dan anggota Komisi V DPR dari Partai Golkar, Enggartiasto Lukita. Keduanya dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap yang melibatkan Abdul Hadi Djamal.

Tim penasihat hukum Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Jimmy Rimba Rogi menilai dakwaan penuntut umum tidak didasarkan pada undang-undang secara jelas dan lengkap. Menurut aturan, pengelolaan keuangan daerah bukan wewenang kepala daerah.

Hari selasa, 14 April 2009 Pukul 09.30-10.00 ICW melakukan audensi dengan pimpinan KPK (diterima oleh M. Jasin) untuk memberikan informasi mengenai pengangkatan 9 hakim tipikor baru (lihat release). M. Jasin menyatakan akan mempelajari informasi yang ICW sampaikan, dan pada prinsipnya setuju bahwa hakim tipikor harus berkualitas, berintegritas dan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Menurut juru bicara Mahkamah Agung, hakim itu belum ditunjuk.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan pengangkatan sembilan hakim yang akan menggantikan enam hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ICW menilai penunjukan sembilan hakim baru tersebut bermasalah karena tidak memenuhi kaidah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah menemukan adanya pelanggaran pemilu berupa 21 kasus dugaan politik uang di seluruh Jawa Tengah yang dilakukan sebelum pemungutan suara berlangsung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menganulir penyelidikan terhadap Abdul Hadi Djamal. Meski perolehan suaranya dalam pemilu legislatif cukup tinggi, komisi tetap menyidik politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang tersangkut dugaan korupsi dana stimulus fiskal tersebut.

Depdiknas menginstruksi para kepala dinas (kadis) pendidikan kota/kabupaten untuk mengawasi penggunaan dana BOS. Sebab, menurut pantauan mereka, kebijakan pendidikan gratis itu masih diwarnai penyimpangan.

Mutasi sembilan hakim Pengadilan Tipikor dianggap masih menyisakan masalah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding bahwa mutasi tersebut telah melanggar mekanisme UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut anggota badan pekerja ICW Febri Diansyah, salah satu aturan yang dilanggar adalah pasal 56 ayat 4.

Pemilihan Umum 2009 sudah sangat dekat, tinggal hitungan hari.  Banyak hal terus menjadi perdebatan. Namun, sebagian besar wilayah pembicaraan agaknya tidak akan terlalu jauh dari soal partai politik, kampanye, audit dana partai, dan slogan perubahan.Tanpa mengurangi arti dan tingkat kepentingan poin-poin tersebut, agaknya banyak pihak lupa tentang satu sisi sederhana dibalik adminitrasi dan pencetakan Surat Suara oleh KPU.