Pemerintah harus menanggung pembengkakan beban utang berupa tambahan biaya sekitar Rp 2,02 triliun. Itu buntut keterlambatan pelaksanaan proyek selama ini. Temuan itu diungkapkan Ketua BPK Anwar Nasution saat penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II-2008 kepada DPR di Jakarta kemarin (21/4).

Cium Kejanggalan di Balik Tender Pengadaan Peralatan IT

Proses tabulasi nasional perolehan suara pemilu legislatif 9 April lalu di KPU yang sangat lambat mengundang kecurigaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dana yang digelontorkan untuk mendukung proses tabulasi itu mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan.

Persyaratan adanya ijin presiden untuk pemeriksaan kepala daerah dinilai kalangan masyarakat sipil jadi hambatan dalam penuntasan kasus korupsi.

Namun Kejaksaan menyatakan terhambatnya penanganan kasus justru terjadi akibat tidak maksimalnya proses penyelidikan dan penyidikan.

Proses seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang berjalan.

Hingga 30 Oktober 2011, panitia seleksi yang diketuai Todung Mulya Lubis membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan data rekam jejak para calon.

Rencana pelaksanaan pemutakhiran database administrasi kependudukan sudah kadung terbolak-balik. Kesalahan terjadi sejak proses perencanaan, pemerintah absen melaksanakan perintah undang-undang.

Pemuthakhiran data kependudukan seharusnya dibangun sejak UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan berlaku. Celakanya, e-KTP dianggap sebagai jalan keluar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan fakta bahwa selama kurun waktu 2001-2010, PT Freeport Indonesia telah menyalurkan 79,1 Juta Dolar AS ke Kepolisian.

Data itu termuat dalam laporan keuangan PT FI sebagai pembayaran dana keamanan kepada aparat Indonesia.

Delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diserahkan Presiden kepada Komisi III DPR RI hingga kini masih tertahan nasibnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan PT Jamsostek.

 

Pelaksanaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menyalahi aturan. Kementerian Dalam Negeri diminta mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek, bahkan harus menuda implementasinya.

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.