Petinggi PPP yang Terlibat Korupsi
Sudah dua hari kemarin Emron Pangkapi, petinggi PPP yang terlibat kasus korupsi, menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukit Semut Sungai Liat, Bangka Belitung. Dia ditempatkan di blok A, satu kamar dengan rekannya, Abdul Rahim, dan tujuh narapidana (napi) lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau kecolongan untuk menyelidiki indikasi penyelewengan dalam proyek pengadaan Intelligent Character Recognition (ICR) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, meski belum mendapatkan surat balasan, KPK tetap akan mendatangi otoritas penyelenggara pemilu tersebut.
HIRUK pikuk pemilu legislatif, Kamis, 9 April, baru saja berlalu. Siapa calon wakil rakyat yang terpilih dan tersisih sudah bisa diketahui. Masyarakat tinggal menunggu, akan seperti apa kiprah pejabat baru yang bakal menjadi wakilnya selama lima tahun ke depan.
SAYA menyimak kritikan seorang pembaca, bahwa Penerbitan NPWP Ganda Merugikan Wajib Pajak. Hal itu menggelitik saya untuk menulis apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan sehingga NPWP bisa terbit lebih dari satu kali (ganda).
Pemilihan umum legislatif telah berlalu dengan meninggalkan sejumlah kekurangan dan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat, malah ditambah dengan pemandangan yang sangat tidak elok, yaitu betapa partai politik bereuforia untuk menjalin koalisi demi mendapatkan kekuasaan bagi para wakilnya di pemerintahan mendatang, tidak lebih. Ada yang lebih parah, seperti yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu bahwa tak satu pun partai politik yang menyampaikan laporan dana awal kampanye dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memanggil dan memeriksa 11 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh Bank Bukopin.
Kejaksaan Agung menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sampit, Kalimantan Tengah. "Kami khawatir mereka menggelapkan barang bukti, melarikan diri, serta mengulangi perbuatannya," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah di kantornya kemarin.
Empat pejabat Konsul Jenderal RI di Kinabalu, Sabah, Malaysia, divonis dua tahun penjara. Para terdakwa, yakni Konsul Jenderal Kinabalu Arifin Hamzah; Konsul Imigrasi Konsulat Jenderal RI Kinabalu di Kuching, Malaysia, Ayi Nugraha; Kepala Bidang Konsuler Ekonomi Radite Edyatmo; dan Kepala Subdirektorat Kota Tawau Kamso Simatupang, dinyatakan terbukti tidak menyetorkan selisih tarif ganda biaya pengurusan dokumen keimigrasian. "Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar ketua majelis hakim Martini Mardja kemarin.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MaKI) terkait dengan penanganan kasus Agus Condro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Praperadilan ditolak hakim," kata Koordinator MaKI Boyamin Saiman saat dihubungi kemarin. Alasannya, kata dia, hakim melihat kasus dugaan suap yang melibatkan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu masih dalam tahap penyelidikan.
Direktur PT Pos Indonesia Hanna Suryana divonis bebas. "Terdakwa Hanna tidak terbukti melakukan korupsi dalam dakwaan primer maupun subsider," kata ketua majelis hakim Sugeng Riyono saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin.
