Hasil Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif baru saja dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum. Dari hasil audit yang disampaikan, terdapat beberapa indikasi ketidakpatuhan dan indikasi pelanggaran pidana dana kampanye, meskipun secara umum hasil audit yang ada tidak dapat menjelaskan secara utuh praktek pendanaan kampanye legislatif.

Dewan Pertimbangan Presiden akan memanggil Departemen Agama untuk menjelaskan perincian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau ongkos haji 2009. Ma'ruf Amin, anggota Dewan Pertimbangan Bidang Agama, mengaku lembaganya sudah mendapatkan masukan ongkos haji tandingan dari Forum Reformasi Haji. Ongkos haji versi mereka lebih rendah dibandingkan dengan ongkos yang ditetapkan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat bersama Departemen Agama.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusut perusahaan negara yang diduga menjadi sponsor salah satu calon presiden.

PT Shohibul Barokah menyayangkan pernyataan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo di salah satu media online yang menyatakan perusahaan tersebut diragukan kelayakannya menyumbang Rp5 miliar kepada pasangan SBY-Boediono karena hanya memiliki dua unit komputer.

Pengawasan terhadap hakim dan panitea sudah dilakukan sangat ketat.
MAHKAMAH Agung (MA) mempertanyakan validitas hasil Survei Barometer Korupsi Global (BKG) Transparency International (TI).  Survei menunjukkan yang lembaga peradilan ini sebagai institusi terkorup.

Diduga calon anggota BPK memiliki motif untuk melindungi perbuatan pidana pejabat sebelumnya.

KERUGIAN negara dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar sudah kembali sebagian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sebanyak Rp21 miliar uang yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI) pada 2003, telah kembali.

INDONESIA Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun Anggaran 2007 senilai Rp35 miliar di Kabupaten Tasikmalaya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, LSM antikorupsi itu  melaporkan kasus dugaan korupsi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut press release bersama ICW dan KRMT.

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang pengadaan 901.722 botol tinta sidik jari untuk pemilihan presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari, Syafriadi Yatim, mengatakan jumlah tinta disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara. "Satu tempat pemungutan mendapat dua botol," kata Syafriadi di ruang kerjanya di Jakarta kemarin.