Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah gagal mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2009, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres). Terutama, mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye khususnya pelaporan dan tindak lanjut hasil audit dana kampanye. Bawaslu tidak profesional dan konsisten dalam menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran hukum pemilu terkait pelanggaran dana kampanye tersebut.

Pemerintah dan DPR masih memperdebatkan soal keterbatasan SDM, keuangan, dan kriteria hakim ad hoc.

KOMISI Yudisial (KY) akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan 221 hakim yang membebaskan koruptor seperti yang dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Komisi pengawal martabat hakim itu berjanji akan mempelajari salinan putusan yang telah diputus 221 hakim tersebut. Jika terbukti kuat adanya dugaan pelanggaran kode etik, KY akan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menjatuhkan saksi berat kepada 221 hakim karier tersebut.

SEORANG anggota DPR telah menyerahkan uang gratifikasi sebesar Rp 100 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu silam (19/8). Namun, KPK enggan menjelaskan detail  identitas sang pelapor gratifikasi.

Dasar hukum hak mengajukan peninjauan kembali perlu ditegaskan, termasuk melalui revisi atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari tafsir ganda dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menciptakan ketidakadilan.

Aparat bergerak cepat untuk mengungkap dugaan ''permainan'' di balik penyidikan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mabes Polri menangkap tersangka Ary Mulyadi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa lalu (18/8). Ary adalah sosok yang tengah dicari-cari setelah mengaku suruhan petinggi KPK dalam penerimaan uang dari Anggoro Widjojo, tersangka suap sekaligus bos PT Masaro Radiocom.

Pengucuran gaji ke-13 kepada pegawai di lingku­ngan Mahkamah Agung (MA) pada Juni lalu ternyata tak dirasakan hakim di Pengadilan Tipikor. Kemarin (20/8), sejumlah hakim mempertanyakan alasan gaji tersebut tak sampai ke tangan mereka.

Jadi Sumber Korupsi Terbesar di Departemen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya me­nertibkan pengadaan barang di berbagai lembaga pemerintah. Langkah terbaru, KPK akan meminta semua dokumen pengadaan barang dan jasa di seluruh departemen/kementerian. Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. mengatakan, dokumen itu bakal dijadikan database untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara suap terkait PT Masaro. Pemberitahuan itu diterima dari Mabes Polri, Selasa (18/8).

Komisi Pemberantasan Korupsi harus secepatnya membentuk komite etik untuk mengusut dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap komisi itu dapat dijaga.