Mantan Dirjen Perundang-undangan Dephuk HAM, Oka Mahendra meminta DPR untuk transparan dalam melaksanakan proses seleksi pemilihan anggota BPK. Saat ini menurutnya proses yang dilakukan oleh DPR masih sangat sumir dan oleh karenanya DPR harus segera memperbaiki mekanisme tersebut.

"Proses pemilihan BPK ini prosedurnya masih sangat sumir. Mekanisme penjaringan masukan dari masyarakat pun harus diperbaiki karena jika tidak maka tujuan untuk membuat BPK lebih memiliki gigi dalam mengawasi keuangan Negara akan sulit dicapai," ujar Oka dalam diskusi "Mengkritisi Proses Seleksi dan Integritas Calon Anggota BPK di Pressroom DPR, Jakarta, Kamis (3/9).

Masyarakat menurutnya sangat mengharapkan agar proses seleksi ini dapat berlangsung obyektif dan tidak terpengaruh atas kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. BPK diharapkan bisa menjadi lembaga pencegah korupsi.  Hasil audit BPK ke depannya diharapkan juga dapat menjadi bahan utama bagi KPK untuk menyelidiki lebih lanjut.

"BPK juga memiliki fungsi semi yudikatif, kewenangan menuntut pegawai negeri yang karena perbuatannya merugikan kekayaan Negara. Selain itu juga ada fungsi memberi pertimbangan kepada pemerintah mengenai perumusan dan kebijakan keuangan Negara.  Oleh karena itu diharapkan terpilih orang-orang yang di samping memiliki keahlian, pengalaman, tingkat pendidikan yangg memadai, memiliki integritas moral dan kejujuran. Orang-orang ini juga harus orang-orang yang bertanggung jwab dan tidak terpengaruh atas apa pun, termasuk kekuasaan," tegasnya.

Sementara itu Calon Anggota BPK Surahmin mengatakan alasannya mencalonkan diri adalah karena sebagai pegawai BPK yang telah mengabdi selama 30 tahun, dirinya merasa bias membuat BPK lebih baik. "Saya mencalonakn diri karena saya sudah melihat BPK selama 30 tahun. Saya terpanggil supaya kerja BPK bisa lebih menggigit. Karena kewenangan BPK luar biasa, kita bisa masuk ke semua pengelola keuangan. Saya merasa tidak puas. Saya sudah berupaya optimal. Tapi banyak hal yg tidak bisa diungkap vulgar oleh BPK," katanya. [by : Rhama Deny]

Sumber: Jurnal Nasional, 4 September 2009