Penahanan dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif oleh polisi pekan lalu menimbulkan kehebohan luar biasa. Dukungan kepada Bibit dan Chandra membanjir dan menggelora.

Sesuai dengan harapan masyarakat, Presiden telah merespons kegelisahan dan keprihatinan masyarakat terhadap upaya kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain dengan meminta masukan beberapa tokoh masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi di negara ini.

Sambil malu menyaksikan ”kehebatan” kerja kepolisian dalam perkara Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto, saya seperti terkepung kata ”kriminalisasi”.

"Ini membahayakan citra SBY sendiri."

Partai-partai politik yang berkoalisi dalam pemerintahan mengkritik keras sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan berusaha "steril" dalam kasus penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Mereka mendesak Presiden bersikap lebih tegas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam memanggil empat tokoh nasional untuk meminta masukan terkait dengan kontroversi penahanan dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Dari pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam hingga pukul 22.30 WIB itu, mencuat usulan agar Presiden membentuk tim independen untuk kasus ini.

Komitmen Partai Keadilan Sejahtera dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan banyak pihak. Gara-garanya adalah pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fachry Hamzah di televisi soal penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. "Pernyataannya menyakitkan, membabi-buta," kata aktivis Indonesia Corruption Watch, Illian Deta Arta Sari, kemarin.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai terjadinya friksi antara Polri-Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengancam iklim investasi dan target pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, konflik antara lembaga penegak hukum itu bisa direspons negatif oleh pasar.

Kenaikan gaji pejabat negara, termasuk presiden, menteri, dan anggota DPR, bakal membawa implikasi langsung ke masyarakat kecil. Kenaikan pos anggaran belanja pegawai dalam APBN 2010 pascarencana kenaikan gaji pejabat negara telah mengurangi pos subsidi dan bantuan sosial.

Teka-teki rekayasa dalam kasus yang menjerat dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, bakal terjawab di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga penjaga konstitusi itu memastikan akan memperdengarkan rekaman pembicaraan yang menjadi salah satu alat bukti rekayasa kasus.

Jumlah pendukung Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditahan polisi, di situs jejaring sosial Facebook sudah melewati angka 150 ribu.