KEMUNCULAN kasus Gayus di tengah-tengah kasus Bank Century direspons beragam. Ada yang bersifat guyonan, sindiran, bahkan cercaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak secara khusus dan pemerintah secara umum. Salah satu di antara bentuk respons itu dikemas dalam sebuah artikel berjudul Terima Kasih Gayus Tambunan yang diterbitkan dalam sebuah web lokal. Penulisnya menyindir, ''kita semua mesti berterima kasih pada pegawai pajak golongan IIIA ini. Gara-gara aksinya terbongkar, semua mata kini memandang ke kasus penggelapan pajak yang menimpanya''.

SUSNO Duadji membeberkan mafia kasus di tubuh Polri, khususnya yang terkait kasus penggelapan pajak Rp 24,6 miliar yang melibatkan perwira tinggi Polri berbintang satu. Tampaknya, apa yang dipaparkan Susno bukan sekadar gosip. Ada fakta yang mulai terungkap ke publik dengan disebutnya nama Gayus Tambunan. Mabes Polri merencanakan memeriksa Gayus terkait aliran dana Rp 24,6 miliar. Bahkan, Kapolri akan membentuk tim independen untuk menyidik ulang mafia kasus pajak yang dilakukan Gayus Tambunan.

Penyidikan maraton kasus mafia pajak yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri semakin mengerucut. Sejumlah perusahaan diduga membantu Gayus Tambunan menghilangkan jejak uang hasil penggelapan pajak Rp 24,6 miliar.

Informasi itu didapat dari pengakuan partner Gayus, Andi Kosasih, dan penelusuran rekam jejak rekening milik pegawai pajak bergolongan III A tersebut. Karena itu, tim akan memanggil bos-bos perusahaan yang sudah diketahui identitasnya oleh penyidik.

BANYAK pihak di tanah air yang marah dan malu saat mendengar laporan terbaru Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong pada 8 Maret 2010. Menurut pendapat pelaku bisnis, kata PERC, Indonesia adalah negara terkorup di antara 16 negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Posisi Indonesia lebih buruk daripada Kamboja yang tahun lalu terkorup.

Setelah SFO Hukum Perusahaan Inggris

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tugas baru. Di tengah menangani sejumlah kasus korupsi yang sedang menjadi sorotan publik, lembaga tersebut akan menangani kasus dugaan suap perusahaan Inggris, Innospec Ltd, kepada sejumlah mantan pejabat migas di Indonesia.

''Ya, sekarang KPK memang mendalami kasus dugaan suap dari perusahaan Inggris itu,'' ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. ketika dihubungi kemarin (28/3).

Terpidana Kasus BLBI yang Kabur ke Amerika

Upaya memulangkan koruptor buron ke tanah air terus dilakukan pemerintah melalui Tim Pemburu Koruptor (TPK). Setelah mengurus terpidana seumur hidup kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Adrian Kiki Ariawan, TPK menginventaris koruptor lain yang akan diekstradisi.

Itu menjadi salah satu pembicaraan TPK saat mengadakan rapat koordinasi di Kejaksaan Agung pada Jumat lalu (26/3). ''Permasalahan ekstradisi tentu dibicarakan saat rapat koordinasi,'' kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto kemarin (28/3).

Pemerintah sepertinya tak ingin membiarkan jabatan yang ditinggalkan pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean lowong terlalu lama. Saat melawat ke Padang kemarin (28/3), Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, pemerintah telah membentuk tim untuk mempersiapkan panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK.

Saksi Kunci Ungkap Mafia Perpajakan

Peran Gayus Tambunan dalam membongkar mafia perpajakan sangat vital. Pegawai pajak bergolongan III A itu berpeluang menyeret sejumlah pejabat (Ditjen Pajak dan Polri) yang terlibat penggelapan. Karena itu, Satuan Tugas Antimafia Hukum mengaku siap melindungi keselamatannya.

Sejumlah kabupaten daerah pemekaran tak memiliki kantor peradilan. Karena itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa khawatir keterbatasan infrastruktur hukum tersebut memicu terjadinya main hakim sendiri alias pemberlakuan hukum rimba bagi sebagian pencari keadilan.

''Kami akan mengupayakan agar masyarakat mempunyai saluran untuk menyelesaikan permasalahan hukum,'' kata Harifin saat meresmikan beroperasinya tiga gedung peradilan di Pontianak kemarin (27/3).

Tiga isu besar, yakni rokok, terorisme, dan korupsi, kini sedang diperdebatkan oleh banyak pihak. Ketiganya mengandung berbagai macam pandangan dan sikap. Namun determinan pengendali isu ini terletak pada peran negara dan ideologi para elite pemeran. Semua didasari oleh persepsi yang berbeda tentang kesenjangan sosial dan rasa keadilan. Dampak peristiwa ketiga isu tersebut mulai ketakutan hingga kematian. Semua berakibat merugikan orang banyak dan sesama hidup.