ONTRANontran mantan Kabareskim Polri Komjen Susno Duadji memang menarik. Banyak makelar kasus di Mabes Polri, begitu katanya. Negeri ini pun geger. Tetapi, sebagai perbandingan, perlu rasanya menengok dunia polisi lainnya.

Simak apa yang terjadi di Moskow, 5 Maret 2010. Hari itu cuaca dingin. Tetapi, ratusan aktivis Rusia berkumpul di pusat kota. Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk merombak total lembaga kepolisian Rusia yang makin korup.

Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan):

DPRD DKI Jakarta harus memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan dan 7 mantan Kepala Sekolah untuk menjelaskan masalah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) TKBM yang dikelola SMP Induk. Pemanggilan mantan Kepala Dinas Pendidikan diharapkan menjelaskan mengapa tidak ada juknis (petunjuk teknis) tambahan pengelolaan dana BOP TKBM yang dikelola SMP Induk. Hal ini telah memberikan kesempatan bagi kepala sekolah induk untuk menyelewengkan dana BOP TKBM.

Pasangan calon kepala daerah yang menerima dana kampanye dari sumber terlarang dan tidak melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum dapat dibatalkan statusnya sebagai peserta pemilu kepala daerah. Untuk menegakkan aturan itu, dibutuhkan ketegasan dari KPU sebagai penyelenggara pilkada.

Rapat Paripurna DPR yang direncanakan digelar Selasa (13/4) ini tidak mengagendakan pembahasan pembentukan tim pengawas sebagai tindak lanjut rekomendasi DPR untuk kasus Bank Century. Pimpinan DPR ataupun Badan Musyawarah DPR dinilai tidak konsisten terhadap rekomendasi DPR tersebut.

Hal itu dikemukakan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin. ”Rapat Paripurna DPR tidak mengagendakan pembahasan pembentukan tim pengawas tindak lanjut penanganan kasus Bank Century karena tidak diagendakan dalam rapat Bamus DPR,” kata Bambang.

Belum Terima Keppres, Myra Belum Tentukan Sikap

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden mengenai pemberhentian dua anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Myra Diarsi dan I Ktut Sudiharsa. Anggota LPSK itu dinilai melanggar kode etik dan mencemarkan kredibilitas LPSK.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra mengkritik usulan kenaikan anggaran DPR pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 yang mencapai Rp 210,5 miliar atau 10,7 persen dari pagu anggaran DPR dalam APBN 2010. Item usulan itu dinilai kurang tepat dan membebani keuangan negara.

Berkas perkara Anggodo Widjojo dalam kasus penyuapan dan menghalangi penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi telah lengkap dan dilimpahkan ke penuntutan. Perkara Anggodo segera disidangkan.

”Berkas Anggodo sudah P21 (lengkap) hari ini dan diserahkan ke bagian penuntutan. Kami punya 14 hari kerja untuk kemudian melimpahkan ke pengadilan,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Senin (12/4).

Praktik mafia hukum dinilai telah merasuki semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang mewajibkan pegawai negeri sipil dapat membuktikan kekayaan yang telah diperoleh. Presiden dapat menerbitkan instruksi presiden yang mewajibkan pegawai negeri sipil membuktikan kekayaan mereka.

Jaksa Diminta Hadirkan Nunun

Pemberi cek perjalanan dalam kasus dugaan suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, yang dimenangi Miranda S Goeltom, masih misteri. Salah seorang saksi kunci pemberi cek perjalanan ini, Ferry Yen alias Suhardi, telah meninggal. Saksi kunci lain, Nunun Nurbaeti, belum bisa dihadirkan dengan alasan sakit lupa berat.

Pengacara Misbakhun Belum Terima Laporan Polisi

Partai Keadilan Sejahtera belum mendapat laporan resmi terkait proses hukum yang dihadapi M Misbakhun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai itu. Namun, PKS berpandangan, yang dialami salah seorang inisiator hak angket DPR untuk kasus Bank Century ini adalah persoalan pribadi.

”Masalah yang terkait pribadi diselesaikan secara pribadi. Kami tidak ada pemikiran lepas tangan, tetapi harus proporsional,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, Senin (12/4) di Jakarta.