Komjen Susno Duadji sepertinya merasa terpojok. Mantan Kabareskrim itu kembali mengancam mundur dari Polri jika tidak ada upaya-upaya mereformasi korps baju cokelat tersebut.

Ancaman itu disampaikan Susno melalui anggota tim pengacaranya, Husni Maderi, kemarin (2/6). ''Apabila Kapolri tidak menunjukkan inisiatif (untuk mereformasi) tersebut, Komjen Susno Duadji akan mengundurkan diri sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia,'' tegas Husni menirukan pernyataan Susno.

Dibagi untuk Aparat Hukum

Pengusutan kasus mafia pajak mengungkap fakta baru. Tim independen bentukan Kapolri mengungkapkan di depan anggota Panja Penegakan Hukum DPR bahwa Gayus ternyata menyiapkan dana suap senilai total Rp 20 miliar.

Dana itu disiapkan untuk empat pihak, yakni pengacara, jaksa, hakim, dan polisi. Masing-masing senilai Rp 5 miliar. Pengakuan Gayus itu diperoleh tim dari data Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang lebih dulu mewawancarai mantan PNS Ditjen Pajak Kemenkeu itu.

Dana Aspirasi Rp 15 Miliar untuk Partai Rawan
Fraksi Partai Golkar tetap berusaha agar usulan tentang dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk pembangunan di daerah pemilihannya dapat disetujui. Apalagi, sampai kini tak ada partai politik di DPR yang menolak usulan dana aspirasi itu.

Padahal, pemerintah mengingatkan, ada sejumlah potensi masalah dalam usulan itu.

Banyaknya pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipertanyakan rekam jejaknya mengusik keprihatinan Forum Rektor Indonesia. Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid, Rabu (2/6), mengatakan, pihaknya akan membawa calon dari kampus yang sudah teruji di beberapa lembaga.

”Saya akan ajak rektorat untuk menstimulus dan mendorong teman-teman dari kampus untuk memunculkan diri,” ujar Edy. Ia mengakui, kebanyakan orang kampus yang benar-benar amanah sungkan untuk mendaftar. Harus ada orang yang meyakinkan mereka untuk mencoba.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra menyarankan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini untuk meyakinkan bahwa perlindungan terhadap Susno Duadji memang penting dilakukan.

Proteksi kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu, kata Saldi, Rabu (2/6) di Jakarta, harus dimaknai agar tidak kontraproduktif dengan suara awal saat Susno mulai membongkar beberapa kasus yang melibatkan jenderal Polri.

Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Koalisi Antikorupsi Pendidikan menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan langsung atau block grant rintisan sekolah bertaraf internasional tahun 2007 sebesar Rp 500 juta. Indikasi korupsi berupa penggelembungan pengeluaran dan kuitansi fiktif yang merugikan negara.

Press Release KAKP

Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi akan berdiskusi dengan Komisi III DPR terkait dengan masa jabatan ketua KPK yang baru. ”Percuma kalau tidak empat tahun,” kata anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK, Ahmad Syafi’i Ma’arif, di Jakarta, Selasa (1/6).

Menurut Syafi’i, KPK bisa dikatakan ”mengalami kecelakaan” berkaitan dengan kasus yang menimpa ketuanya, Antasari Azhar. Hal itu masih ditambah kasus Bibit dan Chandra. Menurut Syafi’i, alasan itulah yang membuat panitia seleksi (pansel) ingin agar masa jabatan ketua yang baru itu empat tahun.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengevakuasi mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji ke rumah perlindungan.

”Kesepakatannya sesuai aturan masing-masing. Pak Susno masih diperlukan polisi untuk penyidikan. Tak mungkinlah dikasih. Nanti tambah repot. Jadi, permintaan tak dikabulkan,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Marwoto Soeto di Jakarta, Selasa (1/6).

Proses seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tak urung mengundang perhatian publik karena banyak pihak menilai bahwa sekarang ini langkah pemberantasan korupsi berada di persimpangan jalan.

Dilemanya adalah jika tidak ditetapkan ketua KPK yang baru, sementara Undang-Undang (UU) KPK mengatur bahwa sifat kepemimpinan di KPK adalah kolektif-kolegial, dikhawatirkan kebijakan-kebijakan KPK bisa dipersoalkan dari segi tidak lengkap atau tidak utuhnya jumlah pimpinan KPK.