Maraknya politik pencitraan, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah dewasa ini, membuat biaya politik semakin mahal. Biaya politik tersedot untuk membayar jasa lembaga survei dan konsultan politik. Inilah masa ”panen raya” konsultan politik.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI), misalnya, mengklaim telah memenangkan 17 calon gubernur dalam pemilu kepala daerah sejak tahun 2005 atau lebih dari 50 persen jumlah gubernur di seluruh Indonesia. Saat ini LSI sedang menangani dua calon gubernur yang sedang bertarung dalam Pilkada 2010.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi membuat sikap dalam sidang perkara korupsi dengan terdakwa Anggodo Widjojo. Koalisi meminta Pengadilan Tipikor memerintahkan pemeriksaan sejumlah orang yang diduga terkait kasus mafia dan rekayasa proses hukum kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Sejak awal, pola yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak jelas. Akibatnya, korupsi tidak hilang, justru tersebar ke mana-mana.

Kritik itu disampaikan Bambang Widodo Umar, pengajar Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, dalam jumpa pers yang digelar di Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Minggu (13/6). ”Penyebabnya mungkin institusinya yang lemah atau orang-orang di dalamnya yang lemah,” ujar Bambang.

Keputusan Jaksa Agung melakukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan praperadilan Pengadilan Tinggi Jakarta atas kasus Bibit Slamet Rianto-Chandra M Hamzah merupakan langkah setengah hati.

Begitu nyata pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi digantung nasibnya karena upaya PK bisa saja sama hasilnya dengan putusan banding pengadilan tinggi (PT). Apalagi komentar Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa bahwa praperadilan tak bisa dimohonkan kasasi. Sebagai upaya hukum luar biasa, PK berbeda kualitasnya dengan kasasi.

Sejak awal, niat kejaksaan menghentikan perkara Bibit-Chandra patut dipertanyakan saat mereka memilih opsi penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKPP untuk menghentikan kasus ini.

Kejaksaan tentu sadar, alasan penerbitan SKPP sangat sumir. Di satu sisi menurut KUHAP, dasar penerbitan SKPP harus punya alasan yuridis yang bersifat limitatif, sementara dasar pertimbangan SKPP kejaksaan adalah alasan sosiologis yang tidak dikenal dalam KUHAP.

TERJAWAB sudah teka-teki opsi yang akan dipilih Kejaksaan Agung merespons kekalahannya melawan Anggodo dalam perkara gugatan praperadilan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa Agung Hendarman Supandji secara tegas menyatakan bahwa kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Selaras dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP, putusan banding pengadilan tinggi tersebut dinilai mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

AKHIR Mei, Presiden SBY mengesahkan UU No 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBN 2010. Lahirnya UU tersebut tidak saja punya pamrih mengamankan jalannya APBN, tapi juga menata ulang pokok-pokok kebijakan fiskal seiring perubahan asumsi dasar ekonomi makro, sehingga APBN menjadi lebih realistis.

JIKA tidak ada perubahan, hari ini (14/6) adalah batas akhir pendaftaran calon ketua KPK. Jika tenggat terlewati, sementara pelamar yang sudah melengkapi berkas dianggap kurang kredibel, pupuslah harapan atas terbangunnya kewibawaan KPK. Sebaliknya, para koruptor akan berselebrasi karena memiliki harapan baru untuk bisa hidup lebih aman, nyaman, tanpa kekhawatiran.

Rilis Media

Kejaksaan akhirnya memilih jalan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pra-peradilan PT DKI yang membatalkan SKPP Bibit-Chandra. Padahal, publik mendesak institusi ini untuk mengesampingkan perkara (deponering) demi kepentingan umum. Di sisi lain, kita tahu persis SKPP memang lemah sejak awal, dan substansinya jelas bertentangan dengan temuan Tim 8, bahwa kasus Bibit-Chandra dibangun oleh rekayasa dan alat bukti yang sangat lemah. Muncul kesan kuat, begitu banyak pihak ingin KPK hancur, dengan Bibit dan Chandra sebagai “sasaran antara”.

Pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah bisa menjadi lebih baik jika tidak terkooptasi oleh hal-hal yang bersifat politis. Selain itu, pemerintah juga harus menyusun standar pelayanan publik yang lebih jelas, bukan sekadar standar pelayanan secara umum.