Upaya pelemahan terhadap lembaga pemberantasan korupsi tidak hanya dialami oleh KPK di Indonesia. Di sejumlah negara, pelemahan komisi independen antikorupsi juga terjadi.
Komisi Antikorupsi yang independen dan memiliki kekuasaan penyidikan dan penuntutan, mengalami banyak ancaman pelemahan dan pembubaran.
Press Release untuk Konferensi Internasional Anti Korupsi atau Internasional Anti Corruption Conference (IACC) ke-14
Tim investigasi internal di Mahkamah Konstitusi akan merahasiakan pergerakan mereka selama sebulan memeriksa saksi. Tim ingin menjaga independensi dengan menghindari pemantauan dan intervensi pihak lain, termasuk dari pimpinan MK.
”Jika tim harus mengeluarkan biaya, akan memakai uang sendiri, baru kemudian di-reimburse (bayarkan kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini supaya tidak teridentifikasi ke mana tim pergi dan siapa saksi yang didatangi tidak diidentifikasi pihak lain,” ujar juru bicara tim, Saldi Isra, seusai rapat tim di Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/11).
Tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi bersikukuh dengan jawaban, permohonan praperadilan dalam kasus penerima cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2004 dinilai salah alamat dan di luar materi praperadilan. Pemilihan itu dimenangi Miranda S Goeltom.
Ketua majelis hakim perkara dugaan korupsi, penyuapan, dan pemberian keterangan palsu, yang diduga terkait mafia hukum, dengan terdakwa mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, Albertina Ho mempersilakan jaksa Cirus Sinaga dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cirus akan dipanggil sebagai saksi tambahan yang diusulkan penasihat hukum terdakwa.
Satgas Bentuk Tim Investigasi
Terdakwa perkara korupsi dan keterangan palsu, yang diduga terkait mafia hukum, Gayus HP Tambunan, mengakui keluar dari rumah tahanan untuk izin berobat pada Rabu hingga Jumat (3-5/11). Namun, ia tetap menyangkal pergi ke Bali.
Hal itu dikemukakan kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, setelah berbicara dengan Gayus sebelum sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (10/11). Buyung bertanya, karena sebagai kuasa hukum, dia tak mengetahui keluarnya Gayus dari rumah tahanan.
Kualitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 diperkirakan tak lebih baik, bahkan menurun, dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya.
Demikian diingatkan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, seperti ditulis di harian Kompas, 11 Mei 2009.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ditantang mempercanggih sistem pemantauan transaksi keuangan dalam rekening-rekening yang mencurigakan untuk mencegah kejahatan pencucian uang. Selama ini transaksi keuangan baru diketahui setelah terjadi sehingga tidak bisa dicegah.
Empat anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya batal pergi ke Belanda pada 15-19 November 2010. Namun, langkah ini tidak diikuti rombongan dari pemerintah yang tetap pergi ke Belanda.
”Kami ini korban stigma. Ketika mencoba transparan dan akuntabel, malah tidak jadi pergi. Padahal, acara itu merupakan program kerja sama Pemerintah Belanda dan BAKN, serta semuanya dibiayai Pemerintah Belanda,” kata Eva Kusuma Sundari, anggota BAKN dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Rabu (10/11) di Jakarta.
Sejumlah pihak mempermasalahkan penawaran umum atas saham (initial public offering) PT Krakatau Steel. Muncul sejumlah kecurigaan dan seolah proses IPO direkayasa.
Ketika Amien Rais pertama kali mempermasalahkan IPO KS, beliau mencurigai ada upaya untuk mendapatkan dana secara tidak wajar oleh orang ataupun kelompok tertentu. Bahkan IPO KS dianalogikan dengan kasus Bank Century.
