Keberangkatan 15 anggota DPRD Riau secara diam-diam ke Swiss mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat di Pekanbaru, Riau. Pada intinya, pelesiran dianggap sebagai pemborosan dan hampir dapat dipastikan kunjungan tidak akan membawa manfaat, tetapi menghabiskan uang rakyat.

”Kami sangat tidak setuju dengan keberangkatan itu. Lebih baik mereka yang berangkat dipecat saja dari partainya. Kalau partainya tidak mau, partai itu tidak punya hati nurani dan tidak prorakyat. Rakyat harus melakukan pembangkangan sipil. Haram hukumnya memilih mereka dan partainya lagi pada pemilu mendatang,” kata Jhony Setiawan Mundung, tokoh pemuda Riau, yang dihubungi di Pekanbaru, Selasa (23/11).

Seperti diberitakan, 15 anggota DPRD Riau bertolak menuju Swiss dengan dalih studi banding masalah pertanian dan transportasi Minggu (21/11). Namun, sebagian anggota DPRD yang berangkat berasal dari komisi yang tidak berhubungan dengan transportasi dan pertanian.

Hariansyah Usman, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, mengatakan, keberangkatan anggota DPRD Riau ke luar negeri tidak etis. Selain menghabiskan anggaran, efektivitas studi banding itu juga sangat minim dan tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sekretaris LSM Riau Madani Tommy Fredy Manungkalit mengatakan, pelesiran anggota dewan itu kembali menggores luka masyarakat. Keberangkatan yang terdahulu tidak pernah dievaluasi dan tidak membawa dampak perbaikan bagi rakyat, tetapi sekarang anggota dewan sudah berangkat lagi.

”Sungguh mengherankan, setiap tahun studi banding, tetapi tidak ada manfaatnya buat rakyat. Memangnya mereka mewakili siapa?” ujar Tommy.

Solidaritas Wartawan untuk Transparansi (Sowat) Riau hari Selasa sore mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Riau menyangkut keberangkatan anggota dewan ke Eropa. Dalam suratnya, Sowat meminta pimpinan DPRD Riau mengungkapkan secara transparan keberangkatan anggota dewan.

”Mengapa anggota DPRD ke luar negeri secara diam-diam? Hingga sekarang belum ada penjelasan resmi DPRD tentang keberangkatan itu. Pemberitaan menjadi simpang siur karena tidak ada penjelasan,” tutur Bagus Himawan Pratomo, Sekretaris Sowat. (SAH)
Sumber: Kompas, 24 November 2010