Reformasi birokrasi di tingkat kementerian dan lembaga ataupun di tingkat pemerintahan daerah jangan sampai saling menunggu satu dengan lainnya. Akan tetapi, harus bersamaan dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda-beda kondisinya.

Dengan demikian, setiap kementerian, lembaga, ataupun pemerintahan di daerah memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri secara bersama-sama dan meningkatkan pelayanan umumnya. Jika tidak bersama-sama, selain akan adanya kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang lebih maju dari lainnya, juga akan berakibat adanya kementerian, lembaga, dan pemerintahan di daerah yang merasa ditinggalkan.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Boediono saat memberikan pembekalan di hadapan 100 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Wapres, Jakarta, Senin (22/11).

Harus berhasil
Lebih jauh, Wapres berharap reformasi birokrasi yang tengah dijalankan harus berhasil. Sebab, jangan sampai reformasi birokrasi berakhir hanya dalam tataran konsep saja. ”Reformasi birokrasi ini juga merupakan bagian dari reformasi yang sudah dimulai pada 12 tahun silam,” ungkapnya.

Namun, Wapres mengingatkan, reformasi birokrasi atau reformasi apa pun, jika tidak ditopang dengan rezim politik yang baik, hal itu tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. ”Selain memberikan suasana, minimal kestabilan politik, juga aturan main yang jelas, seperti aturan dan ketentuan hukum serta birokrasi yang berjalan dengan baik. Aparat birokrasi yang tidak dipolitisasi dan birokrasi yang tidak bermain dengan politik uang,” ujar Wapres.

Sementara pada bagian lain pembekalannya, Wapres menjelaskan mengenai kepemimpinan yang harus melakukan sesuatu dengan benar dan kepemimpinan yang benar dalam melakukan sesuatu secara ikhlas dan penuh kerelaan sehingga akan memberikan kepercayaan bagi kelompoknya.

”Gaya kepemimpinan itu bisa berbeda-beda. Ada yang langsung main (tunjuk) ini dan itu, tetapi ada juga yang diawali dengan diskusi sebelum mengambil keputusan. Namun, prinsip dan muaranya adalah sama agar kelompoknya bisa turut serta dan melakukan untuk mencapai tujuan yang dicapainya bersama dalam kesejahteraan,” ungkap Wapres. (har)
Sumber: Kompas, 24 November 2010