Pembicaraan sangkut paut korupsi dan politik kerap mentok pada persoalan

Indonesian Coruption Watch (ICW) menilai besarnya indikasi korupsi yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaan semester I/2005 bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab, kenyataan memang membuktikan bahwa korupsi terus terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan lengkap kasus korupsi di Konsulat Jenderal RI di Penang dan Kedutaan Besar RI di Malaysia. KPK akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan.

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan meminta kasus dugaan suap yang melibatkan lima pegawai MA (Pono Waluyo cs) segera disidangkan. Bagir juga membuka kesempatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa orang-orang MA jika dibutuhkan.

Syamsul Variati, notaris pembuat akta tanah warga Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, ke pihak TNI AD untuk pembebasan tanah proyek jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) TMII-Cikunir akhirnya mengaku salah.

Nilai Faktur Pajak yang Dipalsukan Mencapai Rp 100 Miliar

Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, Sumatera Barat, menyidik dugaan korupsi proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Agam pada 2003 senilai Rp 711 juta.

Tubagus Arifin, pelapor dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Purwakarta 2004 sebesar Rp 10 miliar lebih ke Komisi Pemberantasan Korupsi, mengaku telah disuap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mengambil alih penyidikan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah yang kini ditangani polres.

Kuasa hukum Gubernur Banten nonaktif Djoko Munandar, terdakwa kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten 2004, Hendri Yosodiningrat, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Serang membebaskan kliennya dari ancaman hukuman penjara.