Endin, Khairiansyah, dan Probosutedjo dianggap whistle blower, tetapi semuanya dihukum. Whistle blower diartikan

Dalam beberapa kasus korupsi, banyak pelaku justru dihukum ringan atau dibebaskan. Banyak penyidikan atas mereka yang dicurigai melakukan korupsi dihentikan di tengah jalan dengan aneka alasan. Tak sedikit pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya menikmati impunity (bebas dari sanksi hukum).

Mantan Pejabat Bupati Poso Andi Azikin Suyuti, yang semula ditahan di Bareskrim Mabes Polri, kemarin diboyong ke tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Berarti, sudah dua kali ini dia pindah tahanan. Awalnya, dia ditahan di Polda Sulteng, lalu dipindah ke Mabes Polri sejak 1 Desember.

Sebanyak 13 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga asing The International Mei Hwa Foundation melalui perwakilannya PT Prana Adi Sakti Utama, Jakarta, tidak melalui prosedur yang wajar. Indikasi pelanggaran peraturan ini akan berdampak terhadap kebijakan fiskal dan moneter.

Anggaran untuk menyewa dan memelihara peralatan teknologi informasi atau TI berbasis internet yang dikelola Kantor Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 mencapai Rp 74 miliar. Namun, informasi publik yang diberikan hingga kini belum optimal.

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kembali memeriksa mantan pejabat Sekretariat Negara terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan aset Gelora Senayan. Kamis (8/12) kemarin giliran Ali Rahman, mantan Sekretaris Negara pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang diperiksa sebagai saksi.

Departemen Agama tak mengungkapkan delapan rekening penerima uang dari Dana Abadi Umat dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan ketika audit pada 2002.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menyidangkan perkara dugaan korupsi PT Jamsostek Rp 311 miliar dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Jamsostek, Ahmad Djunaedi.

Jaksa keberatan dengan putusan hakim.

Bekas Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal itu dianggap tak mau bekerja sama.