17
Oct
POKOK BERITA:
“KPK Sisir Peran Bupati”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Senin, 17 Oktober 2016
17
Oct
Antikorupsi.org, Jakarta, 12 Oktober 2016 - Otonomi daerah (otda) telah berjalan selama 15 tahun. Kehadirannya diharapkan mampu menuntaskan persoalan-persoalan yang dimiliki tiap daerah. Namun permasalahan juga muncul seiring diterapkannya desentralisasi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015 saja, 183 Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi. Jumlah tersebut belum mencakup 9 tahun sebelumnya sejak otda berjalan pada tahun 2001.
15
Oct
Tahun 2015 dapat dianggap tahun paling sulit dalam mendorong agenda antikorupsi. Pemimpin baru tak selamanya berarti harapan semakin besar. Pada awalnya mungkin iya, meski realitas politik menggerus sedikit demi sedikit suasana batin publik yang memimpikan Indonesia dibawah Presiden baru akan lebih berani melawan korupsi. Karena kenyataannya justru berbalik arah dengan harapan. Tali temali upaya dari berbagai sisi dan kekuatan untuk meredam agenda antikorupsi kian telanjang ditunjukkan. Hasilnya adalah pukulan mundur bagi gerakan antikorupsi.
14
Oct
POKOK BERITA:
“Terdakwa Menyuap dengan Jual Sawah”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Jumat, 14 Oktober 2016
13
Oct
POKOK BERITA:
“Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nur Alam”
http://koran.tempo.co/konten/
13
Oct
Mendekati satu tahun usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019, beberapa isu tak sedap mulai menyeruak. Tak dapat dimungkiri, lembaga ini dari awal selalu menghadapi tantangan yang berat, khususnya ketika mengemban tugas dan fungsi penegakan hukum. Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK telah menyeret aktor-aktor penting, baik dari lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif; dari elite partai politik hingga pengusaha.
13
Oct
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mewacanakan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Wacana tersebut disepakati Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat dengar pendapat yang digelar DPR.
Partai politik mengalami paceklik keuangan akibat gagal menghimpun iuran anggota dan sumbangan publik. Akibat itu, partai membebankan keuangan pada kader yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Walau legal secara hukum, metode pendanaan tersebut memicu persoalan baru salah satunya korupsi.
11
Oct
POKOK BERITA:
“Ombudsman RI Sebut Banyak Pungli di E-KTP”
http://koran.tempo.co/konten/
11
Oct
Antikorupsi.org, Jakarta, 10 Oktober 2016 – Koalisi Pemantau Peradilan melaporkan hasil penelusuran terhadap calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Hakim Agung Artidjo Alkostar. Dari hasil penelusuran terhadap 55 calon, sebagian besar diantaranya dinilai tidak layak.
Koalisi Pemantau Peradilan yang melakukan penelusuran diantaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, dan sejumlah organisasi lainnya. Adapun total calon berjumlah 85 orang.