Keputusan presiden me-reshuffle Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyimpan masalah. Persoalannya bukan pada sosok penggantinya, Hendarman Supandji, tapi penggantian di tengah jalan itu bisa dianggap melanggar undang-undang.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa bekas Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia, Warmas Hasan Saputra, selama enam jam kemarin. Warmas--kini Duta Besar Indonesia di Bangladesh--diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia pada 2004-2005.
Pencopotan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memang menimbulkan pertanyaan. Ia termasuk sosok yang cukup jauh dari spekulasi media mengenai siapa-siapa yang bakal diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menilai data badan usaha milik negara tak perlu masuk kategori informasi yang bisa diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP). Detail informasi tak boleh diakses, katanya dalam diskusi soal RUU KMIP, sebelum pengumuman perombakan kabinet, di Jakarta kemarin.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki digugat oleh Forum Pemantau Reformasi Anti-Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan Peduli Harta Negara.
Data termasuk hasil penilaian WTO dan audit perusahaan Tommy.
Perlu konsolidasi seluruh kelompok pro demokrasi untuk memberantas korupsi di Jawa Barat