Public Accountability Review: Voucher Pendidikan Jadi Jalan Lapang KKN

Permasalahan muncul ketika ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono, membagikan voucher senilai Rp. 450 juta kepada beberapa sekolah. Nilainya beragam, untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 150 Juta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp.55 Juta, serta Sekolah Dasar (SD) sebanyak Rp. 110 juta. Sekolah yang menerima dana voucher dari Agung diantaranya adalah SMA Gegesik, Cirebon.

Koalisi LSM Akan Kawal Proses Seleksi Anggota LPSK

Press Release Koalisi Perlindungan Saksi

Berkas Bekas Bupati Direvisi

Kejaksaan Jember merevisi berkas dugaan korupsi bekas Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo yang ditahan di tahanan Madaeng, Surabaya, sejak dua pekan lalu. Dalam pekan ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jember, kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Hartadi kemarin.

RI Galang ASEAN Buru Koruptor

Sukses menyepakati perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Indonesia memperluas wilayah perburuan koruptor. Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk saling bekerja sama dalam memerangi korupsi lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

Mantan Ketua Panitia Pengadaan Bus Divonis 2 Tahun Penjara

Mantan ketua panitia pengadaan bus transjakarta, Sylvira Ananda, dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Terdakwa Korupsi Lahan Bandara Bebas

Jaksa mengajukan permohonan banding.

Delapan Terdakwa Diputus Bebas

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin Zaid Umar Bobsaid, Selasa (1/5), membebaskan delapan terdakwa dalam kasus korupsi perluasan lahan untuk Bandara Soekarno- Hatta.

Bendahara Fakultas Hukum Divonis 8 Tahun

Putusan hakim adil. Yang dirugikan (terdakwa) banyak.

Depdagri Copot 16 Kepala Daerah; Karena Tersangkut Tindak Korupsi

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) gencar bersih-bersih di jajarannya. Melalui evaluasi terbaru, 30 April 2007, tentang kepala daerah yang diduga tersangkut korupsi, Depdagri bertindak tegas dengan mencopot 16 kepala daerah. Empat orang di antara 16 pejabat itu diberhentikan permanen dan sisanya nonaktif sementara.

Subscribe to Subscribe to