Penanaman Nilai Antikorupsi Melalui Seni: Mewarnai Bersama Anak Dengan Tema Nilai Integritas

Pada hari Selasa dan Kamis, 8 dan 10 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan kegiatan bertajuk “Penanaman Nilai Antikorupsi Melalui Seni: Mewarnai Bersama Anak dengan Tema Nilai Integritas Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Resonansi ICW, Kalibata Timur, dari pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Pansel Ombudsman dan Ancaman Konflik Kepentingan: Publik Patut Waspada

Pemerintah telah mengumumkan lima nama yang tergabung dalam Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2026–2031. Momen yang seharusnya menjadi awal pembaruan lembaga pengawas pelayanan publik ini justru menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil. Sebab, sejumlah figur yang ditunjuk memiliki latar belakang dan afiliasi yang mengandung potensi konflik kepentingan, baik secara struktural, politik, maupun ideologis.

Perkuat Partisipasi Publik, ICW dan PATTIROS Fasilitasi Orang Muda Awasi Pengadaan

Pada 1-3 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (PATTIROS) menyelenggarakan pelatihan penggunaan opentender.net di Kota Semarang.

Kelas Lingkar Pelajar: Waktunya Pelajar Bersuara, Bergerak Melawan Korupsi

Pada 5 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan Bareng Warga mengadakan Kelas Lingkar Pelajar, ruang pelatihan untuk memperkuat suara dan aksi pelajar dalam melawan korupsi. Di tengah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga publik dan maraknya praktik korupsi di berbagai sektor, keterlibatan orang muda menjadi semakin penting. Kelas ini dirancang dan berfokus pada tiga topik utama, yaitu; pengantar antikorupsi, kampanye media sosial yang menarik, dan penulisan yang berdampak.

Permohonan Tiga Koruptor ke MK untuk Menghapus Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Berpotensi Membuat Korupsi Mustahil Diberantas!

Pada 1 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW), bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Satya Bumi, dan Yayasan MADANI Berkelanjutan telah menyerahkan keterangan Sahabat Pengadilan (Amici Curiae) untuk perkara nomor 142/PUU-XXII/2024 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

 

E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa

Pada 26 Juni 2025 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra. Topan ditangkap oleh KPK karena diduga mengatur proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara dengan nilai proyek sekitar Rp231 miliar.

Peringatan 1000 Hari Tragedi Kanjuruhan: Tuntutan Keadilan yang Tak Padam

Malang, 30 Juni 2025 — Seribu hari telah berlalu sejak Tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa 135 orang pada 1 Oktober 2022. Namun, luka dan tuntutan keadilan masih membara. Pada Senin (30/6), keluarga korban, pendamping hukum, aktivis, dan masyarakat sipil menggelar peringatan 1000 hari tragedi di Malang Rest Area Karangploso. Acara ini menjadi ruang refleksi, solidaritas, dan desakan kepada negara untuk tidak terus menutup mata atas tragedi kemanusiaan tersebut.

ICW Ajukan Kasasi atas Penolakan Informasi Gas Air Mata

Jakarta, 2 Juli 2025 – Indonesia Corruption Watch akan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak keberatan Indonesia Corruption Watch (ICW). Adapun keberatan yang ICW ajukan adalah terkait dengan putusan Komisi Informasi Pusat No. 163/XI/KIP-PSI-A/2023 terkait permohonan informasi dokumen pembelian gas air mata oleh Kepolisian.

HARI BHAYANGKARA KE-79: MOMENTUM REFORMASI POLRI, BUKAN SEKADAR SEREMONI

1 Juli 2025 menandai Hari Bhayangkara ke-79 sekaligus berlangsungnya 27 tahun reformasi Polri dari ABRI. Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum penguatan komitmen reformasi Kepolisian demi lahirnya institusi Polri yang profesional, akuntabel, dan demokratis.

Perpres PBJ 2025: Formalitas Pemberantasan Korupsi Pengadaan

Jakarta, 11 Juni 2025Selama dua dekade terakhir, korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu kejahatan yang paling konsisten terjadi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan perubahan dalam sistem pengadaan barang/jasa, digitalisasi pengadaan, penguatan keterbukaan informasi pengadaan, hingga mengelola pengaduan.

Subscribe to Subscribe to