Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai target khusus terhadap reformasi pelayanan pengurusan sertifikat tanah. Paling lama tiga bulan, kantor agraria di daerah harus mampu menghapus praktik percaloan yang selama ini telanjur melekat di kantor tersebut.
Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB KH Abdurrahman Wahid dan Bendahara PKB Aris Junaidi mengaku siap dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pernyataan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa atau F-KB DPR, Yusuf Emir Faisal.
Mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia atau BI, Aulia Tantowi Pohan (63), mengakui mengetahui penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar. Dana itu untuk bantuan hukum kepada lima mantan pejabat BI dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat.
Aulia Pohan mencabut berita acara pemeriksaan keterlibatan Paskah Suzetta.
Press Release
BAPPEPAM-LK DITENGAH KEPENTINGAN PUBLIK
UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 4 mengamanatkan pentingnya menjaga integritas pasar demi MELINDUNGI KEPENTINGAN PEMODAL DAN MASYARAKAT. Integritas pasar yang diatur menyangkut tata laksana tiga pilar pasar, yaitu dari sisi suply (sahamnya); Good Corporate Governance, dari sisi demand (perdagangannya): Good Market Governance dan dari sisi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
Menyikapi kegundahan para guru akan hasil sertifikasi, Indonesia Corruption Watch mengadakan diskusi guna membahas hal tersebut bersama pihak terkait. Dalam diskusi itu hadir Rektor Universitas Negeri Jakarta Bedjo Sujanto dan sejumlah perwakilan guru dari Kabupaten Serang. Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Ade Irawan itu, sejumlah perwakilan guru mempertanyakan langsung kepada Bedjo selaku koordinator program sertifikasi guru rayon sembilan mengenai realisasi program sertifikasi.
Setelah beberapa nama anggota DPR terseret kasus korupsi, akhirnya pada 3 Juli 2008 DPR dalam hal ini komisi III melakukan koordinasi tertutup dengan KPK di gedung DPR. Pertemuan tersebut memunculkan multi persepsi dari berbagai kalangan. Mengingat Komisi III adalah refresentasi dari seluruh anggota DPR dalam berkoordinasi dengan KPK.
Ditengah kisruh PT Adaro Energy dengan Beckkett Pte Ltd, Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar konferensi pers dengan sejumlah wartawan media nasional di markas ICW. Konferensi pers yang dimoderatori oleh Agus Sunaryanto (ICW) menghadirkan pembicara Teten Masduki (ICW) dan Yanuar Rizky (pengamat dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, OPSI). Dalam kesempatan itu Teten mengatakan pada wartawan bahwa dalam kasus Adaro terdapat permasalahan public, sehingga ICW merasa perlu turut melakukan pemantuan masalah tersebut guna meminimalisir potensi korupsi dalam kasus tersebut.
Dua dari Delapan Orang yang Buron Masih Aktif di Legislatif