Korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyejahteraan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah.

Ketakutan anggota dan staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum akan kembali terjebak korupsi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti KPU sebelumnya, tidak beralasan. Selama mampu bekerja sesuai dengan aturan dan terbuka kepada publik atas setiap langkah yang mereka lakukan, potensi untuk terjerat dalam korupsi dapat dihindarkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan untuk mengikuti rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, dengan agenda pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga atau RKA-KL dengan mitra kerja. Hal ini terutama untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2009.

Ketika jaksa menuntut Artalyta dengan pidana penjara lima tahun di Pengadilan Tipikor, muncul berbagai kritik atas hal itu.

Sadap tahap kedua Komisi Pemberantasan Korupsi atas hubungan telepon antara Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani merupakan ikon sadap yang memberi stigma penegakan hukum di Indonesia.

Istilah ”kampung maling” hidup kembali pascapeluncuran buku karya mantan Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh.

Nasib tersangka kasus suap proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api Yusuf Emir Faishal berada di ujung tanduk. Mantan ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) itu semakin ditinggalkan partainya.

Komisi Yudisial menerima pengaduan kasus dugaan makelar perkara oleh pegawai Mahkamah Agung. Sukartini, warga Yogyakarta, mengadu ke Komisi Yudisial pada Jumat lalu. Di depan enam anggota Komisi Yudisial, Sukartini mengatakan telah menyetor uang sebesar Rp 700 juta ke Mahkamah Agung melalui pengacaranya agar dia dimenangkan dalam perkaranya.

Pemerintah menerbitkan amanat presiden pekan ini.