Kejaksaan Didesak Tuntaskan Kasus TVRI

Kejaksaan Agung diminta segera melimpahkan berkas Sumita Tobing, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat di Perusahaan Jawatan TVRI ke pengadilan. "Kenapa tak segera dibawa ke persidangan, tetapi malah diulur-ulur," kata putra Sumita Tobing, Bambang Hutagalung, ketika dihubungi kemarin.

PKB Klaim Kembalikan Uang Yusuf Faisal

Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan sudah mengembalikan uang Rp 500 juta yang disetorkan oleh mantan Ketua Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat Yusuf Emir Faisal.

Anggota Dewan Kepulauan Riau Jadi Tersangka Korupsi

Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau, Jhonson Napitupulu, sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan jalan di Bengkong-Palapa senilai Rp 1,7 miliar. Proyek yang seharusnya selesai pada 2007 itu hingga kini mangkrak.

Mantan Pejabat Kendari Jadi Tersangka

Mantan Wali Kota Kendari Mashyur Masie Abunawas dan Wakil Wali Kota Kendari Andi Musakkir Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengalihan status kepemilikan sejumlah aset Pemerintah Kota Kendari senilai Rp 2,5 miliar.

Korupsi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Diusut

Kejaksaan sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. "Kasusnya berupa pengadaan barang dan jasa," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy di kantornya kemarin.

Kejaksaan Selidiki Proyek Mercusuar

Kejaksaan Agung tengah menelisik proyek pembangunan mercusuar senilai Rp 150 miliar yang dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan. Pejabat Direktorat Navigasi Departemen Perhubungan telah dimintai keterangan.

Reformasi Birokrasi; "Warisan" Lama Mulai Hidup Lagi

Reformasi birokrasi perlu dipercepat agar tidak semakin kehilangan momentumnya. Sekarang ini ”warisan-warisan” lama pada era Orde Baru mulai menguat kembali di jajaran birokrasi.

Kasus Alih Fungsi Hutan; Empat Anggota Dewan dari PKS Terima Duit

Wakil Ketua Komisi mengaku menerima dari Yusuf Faishal.

Bisa Diikuti Pengusutan KPK

Sejumlah anggota panitia angket BBM DPR tak ingin kinerja tim investigasi kebijakan energi itu diintervensi berbagai pihak. Karena itu, salah seorang pengusul hak angket Dradjad Wibowo berharap proses kerja panitia angket bisa dibarengi dengan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyelewengan di bidang perminyakan.

Kejaksaan Geledah Kantor Pusat PT Pos

"Kalau tidak kooperatif, langsung kami panggil paksa."

Subscribe to Subscribe to