Tak cukup dipagari dengan instruksi presiden.
PDI Perjuangan setuju ada aturan tegas mengenai bisnis pejabat negara dan keluarganya, terutama yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Pejabat berbisnis boleh, tapi harus fair," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kemarin.
BPKP dan Sekretariat Negara pernah mengingatkan adanya potensi korupsi.
NASIB Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo akan ditentukan oleh fakta-fakta yang terbuka di persidangan. Dalam kasus dugaan korupsi pungutan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ini, dua terdakwa sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yakni, sidang mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Prof Romli Atmasasmita dan Dirjen AHU nonaktif, Syamsuddin Manan Sinaga.
JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendy mengatakan, Fadel Muhammad terpaksa menandatangani surat keputusan bersama antara dirinya sebagai Gubernur Gorontalo dengan Ketua DPRD Gorontalo Amir Piola Isa soal pembagian dana mobilisasi sebesar Rp5,4 miliar.
Selama ini, berbagai kasus korupsi dipersepsi masyarakat bermula dari parlemen.
Ketua Umum Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM), HM Irsyad Sudiro, mengajak seluruh Anggota DPR, DPD dan MPR RI menjadikan komplek Parlemen Senayan sebagai episentrum pemberantasan korupsi. Parlemen menurutnya harus bisa memberi tauladan yang baik, karena manusia yang berada didalamnya adalah manusia-manusia yang merupakan pilihan masyarakat dan mengemban amanat untuk melakukan segala tindak tanduk yang terpuji.
MAHKAMAH Agung (MA) memerintahkan semua ketua pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama mengirimkan rekening biaya perkara. Data ini akan dipakai untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk membuka rekening.
Akhir pekan lalu, mantan Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun, 62, bunuh diri meloncat dari bukit karang setinggi 20-30 meter di pegunungan dekat desa tempat tinggalnya di Kota Busan. Tindakan nekatnya itu ditengarai berkaitan dengan dugaan skandal suap USD 6 juta atau kira-kira setara dengan Rp 60 miliar dari seorang pengusaha sepatu saat dia menjabat presiden Korea Selatan pada 2003-2008 (Jawa Pos, 24/5, 2009).
Sejak Antasari Azhar ditahan Polda Metro Jaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini dikendalikan empat wakil ketua. Mereka adalah M. Jasin, Haryono Umar, Chandra Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto. Empat orang itu juga sama-sama memiliki kemampuan dan kewenangan sama di lembaga superbody tersebut.
Dana Rp 100 M Skandal Korupsi BI
Persidangan kwartet mantan anggota Dewan Gubernur Aulia Pohan cs dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI) Rp 100 miliar di Pengadilan Tipikor kemarin mulai memasuki babak akhir. Empat terdakwa itu kepada majelis hakim mengakui bahwa penggunaan dana yang berasal dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tanpa pertanggungjawaban.
Setelah tiga bulan, akhirnya kasus pembunuhan terhadap AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group), terungkap. Tepat 100 hari sejak mayat Prabangsa ditemukan di laut dekat Pelabuhan Padangbai pada 16 Februari lalu, polisi berhasil meringkus para pelaku pembunuhan itu kemarin (25/5).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga enam partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 memanipulasi laporan dana kampanye pemilu legislatif (pileg) 2009 yang dilaporkan ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) 24 April lalu.
