Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti Hontjo Kurniawan dan Kabag Tata Usaha Distrik Navigasi Tanjung Priok, Departemen Perhubungan, Darmawati Dareho terancam lima tahun penjara. Begitulah dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor kemarin.

Anggap Dakwaan Jaksa terhadap Romli Keliru

Romli Atmasasmita memberikan bukti bahwa dirinya tidak pantas duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM.

Hari Ini Sebar Tiga Tim Ke Rumah SBY, JK, dan Mega

Siapa calon presiden (capres) yang paling kaya? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), atau Megawati Soekarnoputri (Mega)? Jawabannya masih belum bisa ditentukan sekarang. Saat ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) baru mulai mengklarifikasi laporan kekayaan para capres-cawapres yang sudah diserahkan.

Direktur Utama PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Hotbonar Sinaga menyatakan akan mengembalikan kelebihan hadiah pernikahan anaknya sebesar Rp 34 juta. Namun, ia enggan menyatakan berapa jumlah total hadiah pernikahan yang diperoleh. "Saya lapor dan KPK menelitinya, sumbangan yang saya terima waktu saya mantu," ujar Hotbonar di gedung KPK, Jumat lalu.

Direktur Utama PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Hotbonar Sinaga menyatakan akan mengembalikan kelebihan hadiah pernikahan anaknya sebesar Rp 34 juta. Namun, ia enggan menyatakan berapa jumlah total hadiah pernikahan yang diperoleh. "Saya lapor dan KPK menelitinya, sumbangan yang saya terima waktu saya mantu," ujar Hotbonar di gedung KPK, Jumat lalu.

Adanya kejanggalan menjadi pintu masuk untuk mengambil alih.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada mempertanyakan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan supervisi kasus yang ditangani kejaksaan. Menurut Direktur Pusat Kajian Zainal Arifin Muchtar, kendati KPK melakukan supervisi dalam penanganan beberapa kasus, hal itu tidak ditindaklanjuti dengan pengambilalihan bila kasus yang diawasi dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan. "Semestinya, bila KPK melihat ada kejanggalan dalam penghentian kasus oleh kejaksaan, KPK bisa langsung masuk dan mengambil alih," kata Zainal saat dihubungi kemarin.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sejumlah kasus dugaan korupsi yang penanganannya hingga kini dinilai macet di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Banyak kasus yang dibongkar tapi tak dituntaskan," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta kemarin.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gagal mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. KPK harus menjelaskan kepada publik mengenai ketidakjelasan tindaklanjut penanganan dugaan korupsi sejumlah pejabat negara.

Tak Ada Unsur Pidana Kasus Korupsi APBD

Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad bisa bernapas lega. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus penggunaan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) APBD Provinsi Gorontalo pada 2001 sebesar Rp 5,4 miliar tidak lama lagi bakal ditanggalkan.