“Jaksa tak bisa membedakan mana saksi dan tersangka,” kata Romli.

Jaksa penuntut umum kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) menyebutkan bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo sebagai pelaku dalam kasus tersebut.

Departemen Keuangan tidak mengizinkan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya membuka 18 rekening yang digunakan menampung biaya perkara. Alasannya, menurut Herry Purnomo, Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki rekening-rekening tersebut.

Fitra: Jangan Membebani Keuangan
Anggota DPRD merasa uang itu merupakan penghargaan.

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran meminta agar kebijakan pemberian uang pesangon--bahasa resminya uang jasa pengabdian--mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Jangan sampai pemberian tunjangan ini membebani keuangan daerah,” kata Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan kemarin.

KOALISI Penyelamatan Pemberantasan Korupsi menolak usulan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana (RUU Pengadilan Tipikor) DPR yang akan memasukan pengaturan Pengadilan Tipikor ke RUU Peradilan Umum.

Mantan Dirut PT RNI diduga turut terlibat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menuntaskan kasus korupsi impor dan olah gula kristal (raw sugar) di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang merugikan negara Rp25,5 miliar. Kasus itu tidak akan dipetieskan, dan jika ada bukti baru tak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru.

Hasil audit dan laporan dana kampanye dinilai perlu diumumkan.

Lembaga pemerhati korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga laporan dana kampanye sejumlah partai politik penuh manipulasi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh menyatakan, indikasinya adalah total belanja partai lebih kecil daripada belanja iklan faktual di media massa.

''Minggu depan jangan matikan handphone ,'' pesan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP, kepada wartawan, Jumat (22/5). Spontan, kalimat bersayap dari Johan tersebut membuat wartawan menghujani Johan dengan pertanyaan-pertanyaan bernada penasaran. ''Tersangka baru lagi? Kasusnya gede  nggak nih ?'' Pertanyaan wartawan pun langsung bersahut-sahutan.

Pimpinan KPK sudah bertemu Presiden membahas RUU ini.

DPR akan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjelang berakhirnya masa sidang keempat tahun sidang 2008-2009, 3 Juli mendatang. Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor, Dewi Asmara, menuturkan, percepatan dilakukan untuk mengejar sejumlah pembatalan agenda pembahasan RUU yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Mahkamah Agung (MA) akan menyiapkan 2.000 hakim tindak pidana korupsi (tipikor) melalui program pelatihan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan hakim tipikor di seluruh institusi pengadilan di Indonesia.

"Ini dosa bersama."

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Gayus Topane Lumbuun, meminta pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurut dia, pembahasan RUU Pengadilan Antikorupsi tidak mungkin selesai tepat waktu. "Pemerintah juga harus didorong menyiapkan perpu karena ini dosa bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah," kata Gayus saat dihubungi kemarin.