Prabowo Paling Kaya

Hartanya meningkat sekitar 160 kali lipat dalam enam tahun.

Calon wakil presiden pendamping Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, melaporkan jumlah kekayaannya bernilai Rp 1,6-1,7 triliun.

DPD Minta Seleksi Pimpinan BPK Diulang

Sejumlah nama dinilai memiliki konflik kepentingan.

Dewan Pimpinan Daerah meminta Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat mengulang proses penerimaan pendaftaran calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan periode 2009-2014.

Pemberlakuan Sisminbakum Perintah Yusril

Romli Atmasasmita tunjukkan lima surat yang ditandatangani Yusril.

SISTEM Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) beserta tarif biaya aksesnya i Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) diberlakukan atas perintah Yusril Ihza Mahendra yang menjabat Menteri Kehakiman dan HAM (Menkeh HAM). Dengan alasan itu, Yusril sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kebijakan pemberlakuan Sisminbakum yang diduga merugikan negara hampir Rp420 miliar.

Darmawati Janjikan Rp3 Miliar

TERDAKWA perkara pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Distrik Navigasi Tanjung Priok Departemen Perhubungan (Dephub) Darmawati Dareho bertemu dengan Komisaris PT Kurniawira Jayabhakti Hontjo Kuniawan, 20 Februari 2009.

Hontjo-Darmawati Terancam Lima Tahun

Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti Hontjo Kurniawan dan Kabag Tata Usaha Distrik Navigasi Tanjung Priok, Departemen Perhubungan, Darmawati Dareho terancam lima tahun penjara. Begitulah dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor kemarin.

Kuasa Hukum Sebut Lima Surat Yusril

Anggap Dakwaan Jaksa terhadap Romli Keliru

Romli Atmasasmita memberikan bukti bahwa dirinya tidak pantas duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM.

KPK Mulai Klarifikasi Laporan Kekayaan Capres-Cawapres

Hari Ini Sebar Tiga Tim Ke Rumah SBY, JK, dan Mega

Siapa calon presiden (capres) yang paling kaya? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), atau Megawati Soekarnoputri (Mega)? Jawabannya masih belum bisa ditentukan sekarang. Saat ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) baru mulai mengklarifikasi laporan kekayaan para capres-cawapres yang sudah diserahkan.

Direktur Jamsostek Laporkan Hadiah Pernikahan Anaknya

Direktur Utama PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Hotbonar Sinaga menyatakan akan mengembalikan kelebihan hadiah pernikahan anaknya sebesar Rp 34 juta. Namun, ia enggan menyatakan berapa jumlah total hadiah pernikahan yang diperoleh. "Saya lapor dan KPK menelitinya, sumbangan yang saya terima waktu saya mantu," ujar Hotbonar di gedung KPK, Jumat lalu.

Direktur Jamsostek Laporkan Hadiah Pernikahan Anaknya

Direktur Utama PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Hotbonar Sinaga menyatakan akan mengembalikan kelebihan hadiah pernikahan anaknya sebesar Rp 34 juta. Namun, ia enggan menyatakan berapa jumlah total hadiah pernikahan yang diperoleh. "Saya lapor dan KPK menelitinya, sumbangan yang saya terima waktu saya mantu," ujar Hotbonar di gedung KPK, Jumat lalu.

Supervisi KPK Dipertanyakan

Adanya kejanggalan menjadi pintu masuk untuk mengambil alih.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada mempertanyakan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan supervisi kasus yang ditangani kejaksaan. Menurut Direktur Pusat Kajian Zainal Arifin Muchtar, kendati KPK melakukan supervisi dalam penanganan beberapa kasus, hal itu tidak ditindaklanjuti dengan pengambilalihan bila kasus yang diawasi dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan. "Semestinya, bila KPK melihat ada kejanggalan dalam penghentian kasus oleh kejaksaan, KPK bisa langsung masuk dan mengambil alih," kata Zainal saat dihubungi kemarin.

Subscribe to Subscribe to