KPK Rekomendasikan Pengawasan Internal

Perencanaan anggaran yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Departemen Keuangan masih rawan korupsi. Itulah penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengundang sejumlah pejabat Bappenas dan Dirjen Anggaran di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin (11/5). Para petinggi yang hadir, antara lain, Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution, Dirjen Anggaran Any Ratnawati, dan beberapa deputi Bappenas.

Dikhawatirkan pengusutan kasus-kasus besar mandek.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan menarik 25 personelnya yang ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Itu sudah direncanakan dua-tiga bulan yang lalu," kata Kepala BPKP Didi Widayadi kepada Tempo di Jakarta kemarin.

"Kasus ini masih bisa berkembang, baik pohon maupun akarnya."

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga anggota Komisi Kehutanan (Komisi IV) Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi hutan Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya adalah Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluasa.

Polisi telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap jaksa Esther Tanak dan jaksa Dara Veranita yang menjadi tersangka dalam kasus penggelapan barang bukti ekstasi. Pekan depan, berkas perkara mereka akan diserahkan ke kejaksaan. "Saat ini tinggal penyelesaian administratif saja," ujar Kepala Unit II Narkotik Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Polisi Chrystian Siagian kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu pelaporan harta kekayaan calon presiden dan wakil presiden. “Kami sudah koordinasikan dengan KPU untuk memberikan form isian kepada calon,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, kemarin.

Pengacara Wiliardi Tantang Konfrontasi

Ada skenario besar yang diduga menjadi motif di balik pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Karena itu, para penyidik mulai memperlebar materi penyidikan ke arah tanggung jawab tersangka Antasari Azhar sebagai eks ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyadapan telepon yang dilakukan jaksa dalam penegakan hukum tidak bisa dilakukan sembarangan. Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Wisnu Subroto menyatakan, pihaknya harus memberikan surat tembusan ke menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo).

Fungsi pengawasan dan kontrol DPR pada proses penegakan hukum agaknya telah dilakukan secara berlebihan. Bahkan bisa disebut intervensi politik dan berpotensi serius mengancam pemberantasan korupsi.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, menilai sikap Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat soal Rancangan Undang Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi semata untuk menghambat pengesahannya. "Itu hanya alasan yang dicari-cari untuk menghambat proses pembentukan undang undang itu," kata Emerson kemarin.

Anggota Komisi Informasi yang lolos uji kelayakan dan kepatutan dan sudah resmi dipilih oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis pekan lalu berharap segera dilantik agar segera mulai bekerja. Hal ini disampaikan dua anggota Komisi Informasi terpilih, Alamsyah dan Dono Prasetyo, saat dihubungi Tempo secara terpisah kemarin.