“Pada 8 Desember, hasil kerja tim investigasi akan diumumkan.”

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menegaskan, isu makelar perkara yang menimpa institusi yang dipimpinnya harus dituntaskan. Tim investigasi yang dipimpin pengamat hukum Refly Harun harus mampu menyelesaikan tugasnya mengungkap kebenaran isu tersebut. “Sikap MK dan hakim MK teguh untuk mengungkap hingga tuntas isu makelar perkara yang dilempar Refly,” kata Mahfud di kantornya kemarin.

PT Krakatau Steel Tbk membenarkan kabar bahwa ada wartawan yang meminta jatah saham perdana perusahaan. "Pernah wartawan telepon dan bertanya apakah saya bisa membantu mendapatkan saham," kata Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel Wawan Hermawan kemarin.

Namun, kepada si penelepon, Wawan menjawab bahwa manajemen Krakatau Steel tidak berwenang membagi-bagikan saham. Dia lalu meminta wartawan itu menghubungi penjamin emisi.

Sayangnya, Wawan lupa nama wartawan itu. "Tapi saya tidak merasa diancam atau diperas. Entah kalau pihak lain yang diperas," kata dia.

Menginap di hotel bertarif Rp 3 juta per malam.

Terdakwa kasus mafia pajak Gayus H. Tambunan berangkat ke Bali lewat Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan Gayus terbang menggunakan pesawat komersial, bukan pesawat carteran seperti isu yang beredar sebelumnya. "Pakai maskapai swasta," ujar Yoga di Jakarta kemarin.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani campur tangan dalam proses penegakan hukum di Tanah Air.

"Presiden bisa menyuruh kepolisian dan kejaksaan ke arah yang jelas, itu harus. Sebab, penegak hukum tertinggi adalah presiden," kata Mahfud di kantornya kemarin.

Buyung terus menuntut agar keterlibatan Grup Bakrie dibongkar.

Kepolisian Republik Indonesia menyatakan tidak akan memeriksa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam kasus kepergian Gayus H. Tambunan ke Bali. "Saya tegaskan, penyidik tak bisa bekerja tanpa didukung fakta," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana di Jakarta kemarin.

Perubahan iklim telah menjadi ancaman bagi keberlanjutan spesies manusia di bumi. Bagi masyarakat di negara berkembang, yang rentan terdampak, ancaman itu kian serius karena upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim rentan dibajak koruptor.

Pesan tentang pentingnya mewaspadai korupsi dalam perubahan iklim    ditegaskan dalam International Anti-Corruption Conference (IACC) Ke-14 di Bangkok, Thailand, pada 10-13 November 2010. Sejumlah sesi secara khusus membahas korupsi yang bisa menggagalkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim itu.

Dewan Pers menelusuri dugaan pemerasan oleh sejumlah wartawan terhadap PT Krakatau Steel terkait penjualan saham perdananya. Jika dugaan tersebut terbukti, wartawan itu tidak hanya melanggar kode etik jurnalistik, tetapi juga bisa dipidanakan.

Kasus suap yang diduga dilakukan Gayus HP Tambunan hingga tiga episode, mulai dari saat dia menangani kasus pajak, saat bebas dari jeratan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, hingga terakhir keluar dari rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menunjukkan bahwa suap atau korupsi sudah membudaya di kalangan birokrat dan penegak hukum. Reformasi birokrasi yang digulirkan lebih dari 10 tahun terakhir tidak mampu membendung budaya suap itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan rumah tahanan atau sel khusus bagi koruptor. Itu terkait dengan longgarnya rumah tahanan di Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sehingga Gayus HP Tambunan, terdakwa mafia hukum, bisa ke Bali.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai berwenang untuk mengintervensi Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum. Misalnya dalam pembersihan institusi terkait dengan kasus Gayus HP Tambunan.

”Misalnya lembaga tersebut terbelenggu oleh kondisi yang sudah tertanam di sana, Presiden bisa memberi instruksi. Itu bukan intervensi, melainkan instruksi di lingkungan eksekutif,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kepada pers di Jakarta, Kamis (18/11).