Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui, ketidakhadiran Nunun Nurbaeti menjadi kendala mengungkap pihak penyuap dalam kasus suap cek perjalanan pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
Meskipun telah menetapkan 26 tersangka yang diduga menerima suap, KPK belum bisa mengungkap penyuapnya. ”Sabar dulu, KPK tengah bekerja untuk mengungkap penyuapnya,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, Rabu (23/3).
Studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri dinilai hanya menghamburkan uang dan tak menghasilkan apa pun karena dilakukan justru saat rancangan undang-undang sudah hampir disahkan. Selain itu, biaya studi banding sebenarnya dapat dialokasikan untuk hal lain yang bermanfaat. Anggaran studi banding anggota DPR ke luar negeri tahun 2011 nilainya setara dengan 2.301 beasiswa bagi anak keluarga miskin untuk menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Global Nexus Institute sedang meneliti profil dan anatomi kekuatan ekonomi RI era reformasi dibandingkan dengan era Orde Baru.
Dalam daftar peringkat pembayar pajak terbesar tahun 1994, sepuluh besarnya adalah Putera Sampoerna, Soedono Salim, Henry Pribadi, Anthony Salim, Bambang Trihatmojo, Prajogo Pangestu, Eka Tjipta Wijaya, Saiman Hermawan, Sugianto Kusumo, dan Andree Halim. Tommy Soeharto muncul pada urutan ke-16.
Kejaksaan Agung sudah mengantongi surat izin pemeriksaan atas nama tersangka kasus korupsi, Dwi Seno Widjanarko, dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat izin itu diterima Kejaksaan pada Senin lalu. “Saya baru dapat jawaban dari KPK. Izinnya sudah keluar,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy melalui layanan pesan pendek kemarin.
Pemeriksaan terhadap jaksa yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Tangerang itu, kata Marwan, akan dilakukan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan agar jaksa bisa independen dalam melakukan pemeriksaan.
Polisi akan mengumumkan nama dua perantara Gayus.
Markas Besar Kepolisian mengembalikan 74 berkas wajib pajak yang diduga terkait dengan kasus mafia pajak Gayus Tambunan ke Kementerian Keuangan. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan, berkas itu bagian dari 151 berkas yang diterima Tim Gabungan.
Vonis untuk kasus korupsi di Indonesia dinilai sangat rendah sehingga tidak bakal menimbulkan efek jera.
Terakhir, Selasa (22/3), majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dengan 1 tahun 8 bulan, dari tuntutan 3 tahun, dalam kasus korupsi pengadaan sarung, mesin jahit, dan sapi impor di Departemen Sosial. Vonis dijatuhkan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rae Suamba.
Terdakwa perkara upaya penyuapan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Anggodo Widjojo, bersikukuh bahwa Eddy Soemarsono pernah meminta uang Rp 12 miliar kepada kakaknya, Anggoro Widjojo. Permintaan dana itu kemudian turun menjadi Rp 6 miliar.
Keterangan Anggodo dikonfrontasikan dengan Eddy pada sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dengan terdakwa Ary Muladi, Selasa (22/3). Eddy, mantan Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi, membantah keterangan itu.
Polisi mengincar kurir uang bagi mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy G Rafly Amar di Jakarta, Selasa (22/3), mengatakan, polisi sedang mengidentifikasi seorang tersangka yang menjadi kurir uang pada Gayus.
”Dalam satu atau dua hari akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Paling lambat hari Kamis akan disampaikan. Kami belum menemukan orang yang secara sah dan meyakinkan memberikan uang kepada Gayus,” kata Boy.
Akses peradilan yang adil bagi rakyat miskin masih sangat minim. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa yang ditemui setelah peluncuran buku Akses terhadap Keadilan di Gedung Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (22/3), mengatakan, secara umum masih sulit rakyat kecil mengakses keadilan.
Tim studi banding Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat membantah tudingan menghambur-hamburkan uang negara. Alasan dan target studi banding jelas, yaitu mencari masukan untuk mereformasi sistem keuangan di Indonesia.
