Sukarwo mengakui memang ada yang tidak pas dari sisi etika.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berjanji akan melakukan evaluasi soal masuknya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur Martono menjadi salah satu komisaris di badan usaha milik daerah PT Petrogas Jatim Utama. "Akan kita evaluasi. Usulan Komisi C (Komisi Keuangan DPRD Jawa Timur) itu bagus. Pasti kita evaluasi," kata Soekarwo kemarin.

Pernyataan Soekarwo ini sekaligus menanggapi permintaan Komisi Keuangan DPRD Jawa Timur yang mendesak Martono agar mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Petrogas. Desakan ini disampaikan saat menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Petrogas, 7 April lalu. Sebab, masuknya Martono di jajaran petinggi BUMD itu dikhawatirkan membuat anggota DPRD sungkan saat akan mengaudit kinerja perusahaan pelat merah tersebut.

Soekarwo mengakui masuknya Martono sebenarnya tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai ketua partai politik. Martono memang diminta pemerintah masuk ke PT Petrogas karena dia ahli di bidang hukum internasional. "Dia itu ahli hukum perjanjian internasional dan doktoralnya di Prancis. Kebetulan PT PJU butuh itu," kata Soekarwo.

Soekarwo juga membantah kabar masuknya Martono ada kaitannya dengan adanya beberapa perusahaan Aburizal Bakrie yang bergerak di bidang gas. "PT PJU berkonsentrasi ke gas, tapi tidak ada urusan dengan Bakrie," ucapnya. Ia memastikan semua tender di bidang itu terbuka. "Bisa dilacak itu," ujarnya.

Namun ia mengakui bahwa dari sisi etika memang tidak pas jika Martono tetap duduk sebagai Komisaris PT Petrogas. Karena itu, Soekarwo berjanji akan membawa masalah ini dalam rapat di jajaran komisaris dan direksi PT Petrogas.

Desakan agar Martono mundur, yang disampaikan anggota Komisi Keuangan DPRD Jawa Timur dalam rapat 7 April lalu, muncul karena sejumlah alasan. "Kita secara tegas minta dalam RUPS nanti Pak Martono harus diganti. Ini mengenai etika saja," kata anggota Komisi Keuangan, Thoriqul Haq, seusai rapat. Menurut politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, pasti ada sikap ewuh-pakewuh saat DPRD akan mengaudit kinerja PT Petrogas karena adanya pemimpin partai di jajaran komisarisnya.

Hal yang sama diungkapkan politikus dari Partai Amanat Nasional, Suli Daim. Menurut dia, masuknya Martono ke jajaran komisaris juga tidak jelas mewakili unsur apa. "Beliau masuk dari mana? Kalau utusan pemerintah, di sana kan sudah ada Pak Sucahyono Suyitno," kata Suli.

Menanggapi desakan ini, Komisaris PT Petrogas Abdul Muid berjanji akan membawa masalah ini dalam RUPS yang rencananya akan digelar Juni mendatang.

Martono, seperti dilaporkan sebelumnya, menolak mundur. Alasannya, kata dia, "Tidak ada undang-undang yang melarang." Apalagi, ujar Martono, ia diangkat sebagai komisaris sebelum terpilih menjadi Ketua Golkar Jawa Timur. FATKHURROHMAN TAUFIQ
 
Sumber: Koran Tempo, 11 April 2011