Pengakuan Nazaruddin dari tempat pelariannya bahwa dia mengalirkan uang ke orang penting partai dan bahkan menteri dapat dimengerti. Hal itu bisa jadi merupakan fenomena wajar atau gejala umum di tengah endemi money politic.

Namun,keadaan ini diukur dengan nilai yang standar, terutama perlunya mengelola jabatan publik dengan integritas yang tinggi tentu saja cacat. Masalahnya adalah jika sakit bersifat umum, orang akan bisa cenderung menerimanya sebagai keadaan yang wajar.

BUTUH waktu lebih dua tahun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa menangkap Hengky Samuel Daud yang menjadi buron. Rekanan pengadaan mobil pemadam kebakaran itu menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kasus itu akhirnya menjerat mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi, dan banyak kepala daerah di seluruh Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menyiapkan langkah tegas untuk menindak kasus tunggakan pajak oleh perusahaan asing yang bergerak di bidang migas. Nilai tunggakan tersebut mencapai Rp 1,6 trilun.
”Ya, kami siapkan,” kata Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin Sabtu (16/7). Hal itu dikatakan menjawab pertanyaan apakah KPK akan menyiapkan langkah untuk menagih tunggakan pajak.

Ditanya, langkah apa yang akan diambil, Jasin enggan menjelaskan secara rinci. ”Ya kita tunggu saja perkembangannya,”kilah Jasin.

Robert Tantular, terpidana kasus Bank Century sepakat dengan dalil gugatan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi di lembaga penyelesaian sengketa investasi internasional yang menyebut bailout senilai Rp 6,7 triliun adalah salah.

pernyataan pers

Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14 Tahun 2008), Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang- Undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk gaji pegawai idealnya tidak melebihi 50%.Moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) wajib dilakukan di daerah yang belanja gaji aparatnya lebih dari 50% APBD.

”Kalau (belanja pegawai) di atas 50%,kita stop dulu penerimaan PNS. Kita rekomendasikan untuk tidak membuka rekrutmen. Kalau tidak salah, ada 120 daerah yang APBD-nya berada di atas 50%,” ungkap Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Romly Effendy Naihoha di Yogyakarta kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menyelesaikan adanya indikasi kerugian negara Rp1,6 triliun atas temuan 14 perusahaan asing di sektor migas yang tidak membayar pajak.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, Ditjen Pajak harus bekerja cepat untuk menindaklanjuti temuan ini. “Jangan menunggu terlalu lama. Harus cepat. Karena itu, KPK saat ini terus mendorong agar temuan ini tidak kedaluwarsa,” tegas Haryono di Jakarta kemarin.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas tersangka kasus mafia hukum dan pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atas kepemilikan uang Rp28 miliar dan deposito Rp74 miliar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 13 Juli 2011.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Noor Rachmad menjelaskan, pasal yang disangkakan dalam berkas perkara atas nama Gayus itu adalah Pasal 11, Pasal 12B Undang-Undang (UU) No20/2001 tentang Perubahan atas UU No31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai orang Jawa Tengah, saya tersentak membaca laporan Modesta Fiska dan Anton Sudibyo di harian Suara Merdeka,11 Juli 2011, berjudul Jawa Tengah Lumbung Korupsi?

Dalam laporan itu dikatakan bahwa praktik korupsi di Jawa Tengah sangat mencemaskan.Wilayah yang selama ini terkenal menjadi lumbung padi, tetapi juga lumbung korupsi. Bayangkan selama kurun waktu satu dasawarsa setelah reformasi ada 20 kepala daerah (dari 35 kepala daerah) terseret korupsi.

Jakarta, 15 Juli 2011

Kepada
Yth. Saudara Jend. (Pol) Timur Pradopo
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
di Jakarta