Ketua Lembaga Kemitraan Pemberantasan Kejahatan Kabupaten Wajo Muhammad Asriadi meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat mengawal dan mengawasi penanganan kasus raibnya dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 271 juta untuk 52 kepala desa pada 2009 yang tengah ditangani Kepolisian Resor Wajo.

Asriadi mengatakan keraguan terhadap tuntasnya kasus itu cukup beralasan, mengingat orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini adalah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Wajo, yakni Andi Witman Hamsah. Witman adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo

Direktur Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Choiriyah, menuturkan bahwa saat ini perburuan aset Bank Century senilai US$ 156 juta di Swiss terhenti. Proses mutual legal assistance (MLA) antara Indonesia dan Swiss terhambat dokumen dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian yang saat ini belum juga dikirim.

"Progresnya masih jalan di tempat," kata Choiriyah kepada Tempo, akhir pekan lalu di Jakarta.

Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam penyelesaian pembayaran pajak kontraktor minyak dan gas asing senilai Rp 1,6 triliun. "Karena ini masalah yang terkait tiga badan itu. Apalagi itu file lama," ujar Kepala BP Migas Priyono, Sabtu pekan lalu.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan agar detail anggaran belanja setiap kementerian dan lembaga negara dibuka ke publik. Langkah ini, menurut dia, merupakan cara untuk mencegah kebocoran anggaran negara.

"Kalau perlu, setiap kementerian mempublikasikan anggarannya di web site, berapa mobil yang akan dibeli, dengan harga berapa, sehingga rakyat bisa membandingkan apakah wajar harga pembelian mobil tersebut," kata Hatta di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh akan mengeluarkan peraturan menteri untuk menertibkan sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). "Satu-dua bulan ini keluar permen-nya," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, Mansyur Ramli, kemarin.

"Apalah artinya seorang Alex Noerdin. Hanya gubernur yang memimpin 7 juta rakyat. Banyak orang yang lebih tinggi dari saya tapi tak bisa lepas dari jeratan hukum karena terbukti bersalah." Itulah sepenggal kalimat dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin media massa lokal di pusat hiburan keluarga The Venues, Palembang, Sabtu pekan lalu.

Buron Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Nazaruddin, memutuskan meninggalkan Partai Demokrat. "Saya mulai besok, hari Senin, menyatakan mundur dari DPR dan Partai Demokrat," kata Nazaruddin kepada Tempo lewat pesan pendek kemarin.

Jaksa penuntut umum (JPU) kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan mengaku sudah menyiapkan barang bukti berupa rekening dan uang tunai senilai Rp78 miliar untuk menjerat mantan pegawai Ditjen Pajak itu.

KORUPTOR Indonesia sungguh luar biasa. Mereka punya 1.001 cara untuk lolos dari jeratan hukum. Mulai dari mencari celah dan cara aman merampok uang negara, menyuap pemangku kepentingan dan penegak hukum, hingga menghindar atau melarikan diri ke luar negeri ketika proses hukum sedang berjalan.

Foto dan iklan di sini sebaiknya diringkas menjadi satu: iklan.Soalnya, keduanya esensinya sama.Foto para pejabat yang dipajang dimaksudkan sebagai iklan, dan iklan di media ya jelas iklan.

Apa esensi sebuah iklan? Kelihatannya begitu netral hanya memperkenalkan atau menawarkan suatu produk. Tapi, di dalam berbagai jenis iklan ada unsur tidak jujur dan sengaja menjerumuskan konsumen. Iklan yang lain jelas melebihkan apa yang tak lebih. Ini juga tidak jujur dan efeknya menjerumuskan secara fatal para konsumen.