Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan jajaran direksi badan usaha milik negara untuk tidak memberi dan menerima parsel. Parsel dalam kadar/jumlah tertentu dapat dikategorikan dalam pengertian suap.
Dalam rapat Badan Musyawarah DPR, Selasa (3/10), Panitia Kerja Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan gabungan Komisi II dan III, menilai proses hukum yang dilakukan atas anggota DPRD dalam berbagai kasus korupsi sudah mengarah ke kriminalisasi politik kebijakan pemerintah daerah (Kompas, 4/10).
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya memasukkan lima orang dalam daftar pencarian orang sebagai buron kasus penggelapan, yang diduga dilakukan PT Mitra Bangun Griya terhadap aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu gedung Aspac di Jalan H R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Badan Pemeriksa Keuangan meminta kendala mengakses data perpajakan dihilangkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perpajakan.
Menteri Dalam Negeri Moh Ma
Departemen Keuangan akan menghimpun informasi tentang pembentukan rekening deposito di seluruh kementerian dan lembaga dalam waktu dekat.
Jaksa Agung membantah tudingan DPR bahwa penegakan hukum dalam perkara korupsi yang melibatkan anggota DPRD dan kepala daerah dilakukan secara diskriminatif dan tebang pilih. Sebaliknya, DPR kemarin juga membantah tudingan bahwa mereka bermaksud melindungi para koruptor.
Advokat Alamsyah Hanafiah, selaku penasihat hukum Omay K Wiraatmadja, meminta penuntutan terhadap Omay dihentikan dan penahanannya ditangguhkan. Permohonan penghentian penuntutan disampaikan Alamsyah kepada Ketua Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hendarman Supandji, Selasa (3/10), melalui Direktur Penuntutan Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Marwan Effendy.
