Sebuah gerakan nasional tidak memilih politisi busuk (Ganti Polbus) dideklarasikan di Tugu Proklamasi beberapa waktu lalu. Gagasan itu dimotori beberapa NGO seperti JPPR, ICW, KIPP, Formapi dan Cetro. Gerakan tersebut sudah lama dilakukan. Muncul sejak 2003.
Tiga hakim Pengadilan Negeri Simalungun--Atok Dwi Nugroho, Ahmad Irsir Rohwan, dan Kun T. Wibowo--dibebastugaskan menangani perkara. Itu lantaran mereka mengabulkan praperadilan tiga tersangka kasus korupsi.
Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ternyata hingga saat ini belum mampu mendorong kinerja kejaksaan dan kepolisian untuk maju dalam penanganan kasus korupsi.
Kuasa hukum Al Amin Nur Nasution, selaku pemohon praperadilan, membantah semua dalil yang dikemukakan kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saksi-saksi yang diajukan KPK dalam sidang praperadilan dinilai tidak memenuhi kualifikasi dan kualitas sebagai saksi.
Tersangka kasus dugaan korupsi penjualan tanker raksasa atau very large crude carrier (VLCC) yang juga mantan Direktur Utama Pertamina, Ariffi Nawawi, kemarin diperiksa Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Bonaventura Daulat Nainggolan.
Komisi Yudisial (KY) benar-benar ingin menjaring calon hakim agung yang berkualitas. Untuk memastikan latar belakang dan kepribadian mereka, KY akan mendatangi daerah masing-masing calon yang telah dinyatakan lolos seleksi tahap kedua.
Jangan berhenti pada Oentarto.
Markas Besar Kepolisian RI menahan Sumita Tobing. Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mantan Direktur Utama TVRI itu diduga terlibat kasus penggelembungan dana dalam proyek pengadaan alat-alat produksi berita senilai Rp 12,4 miliar. Dia ditahan karena kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dan penggelembungan dana pengadaan alat-alat, kata Bambang di kantornya kemarin.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus alih fungsi hutan di tiga daerah, Bintan, Batam dan Sumatera Selatan. Ini makin memperkuat indikasi pemanfaatan hutan yang tidak sesuai prosedur atau koruptif. Sebagaimana kasus pembalakan liar yang tak pernah berhenti. Hutan yang seharusnya dijaga demi kelestarian lingkungan ternyata rusak karena korupsi. Apa dampak korupsi terhadap lingkungan? Berikut perbincangan Okky P Madasari dari Jurnal Nasional dengan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah.
Keinginan Mahkamah Agung atau MA mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan peradilan dinilai masih sebatas omong kosong. Meski Ketua MA Bagir Manan telah mengeluarkan Surat Keputusan atau SK mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan, SK tersebut sama sekali belum diaplikasikan.
