Pemerintah Gugat Tommy Soeharto Rp 4 Triliun

Pemerintah melalui Kejaksaan Agung resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam kasus penjualan aset PT Timor Putra Nasional. Tommy bersama empat tergugat lain digugat membayar kerugian negara Rp 4,045 triliun.

Tiga Mantan Direktur Dicekal

Ruang gerak tiga tersangka kasus korupsi di PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dibatasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai kemarin (6/5) melarang mereka bepergian ke luar negeri melalui perintah pencekalan.

KPK Kembali Tahan Wakil Rakyat

Sarjan memilih bungkam menanggapi cecaran pertanyaan wartawan.

Perang Pembalakan Liar Jalan Terus

Dinilai berprestasi, Kepala Polda Riau dipromosikan.

Perang Pembalakan Liar Jalan Terus

Dinilai berprestasi, Kepala Polda Riau dipromosikan.

Sering Ada Korupsi, PTRI Harus Diawasi

Terungkapnya secara beruntun kasus korupsi di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) membuat Departemen Luar Negeri dalam sorotan. Deplu didesak untuk meningkatkan peran inspektorat jenderal yang menjalankan fungsi pengawasan internal.

Dilema Menata Bisnis TNI

Nilai aset bisnis TNI yang menggurita di berbagai kota dan daerah ternyata hanya sekitar Rp 1 triliun. Itu sudah termasuk aset di pohon bisnis di lingkungan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU (Jawa Pos, 30 April 2008).

Listrik Mahal Akibat Maraknya Korupsi Kelistrikan

Praktek KKN dibidang penyediaan listrik di Indonesia, khususnya di PLN telah terjadi bertahun-tahun dan hingga kini masih marak terjadi. Sayangnya, kasus-kasus korupsi tersebut bisa dikatakan masih tak tersentuh hukum. Akibatnya, rakyat harus terbebani keharusan menanggung biaya listrik yang mahal.

Korupsi bapeten; Revisi Tidak Libatkan DPR

Anggota DPR periode 1999-2004, Noor Adenan Razak, menegaskan, DPR tak pernah menyetujui anggaran Rp 35 miliar untuk pembangunan gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir. DPR hanya menyetujui merenovasi gedung Bapeten senilai Rp 20 miliar. Revisi anggaran Bapeten menjadi Rp 35 miliar dilakukan Bapeten dan Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tanpa melibatkan DPR.

Kaban Siap Diperiksa

Menteri Kehutanan M.S. Kaban membuka pintu bila KPK menggeledah kantornya. Dia pun siap diperiksa bila dibutuhkan.

Subscribe to Subscribe to