Pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menanggapi substansi rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang berhubungan dengan biaya perkara di Mahkamah Agung penting dicermati. Ia bilang, apa pun isi RPP tidak bisa mereduksi konstitusi. RPP itu tidak boleh
Pengelolaan keuangan negara dan daerah yang baik sangat berhubungan penyelenggaraan pemerintahan bersih. Dan, pemerintahan yang bersih dapat berarti rendahnya tingkat korupsi di sebuah institusi atau daerah. Syarat terpenting terletak pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Sebagai sebuah sub-sistem, maka ia akan mendorong perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Interpelator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Dewan Perwakilan Rakyat menyambut positif putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta dilakukan penyidikan atas dugaan korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan obligor Sjamsul Nursalim.
Dua tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan dua kapal roll on roll off atau roro, Sonata Halim dan Sumiarso Sonny, ditahan jaksa dari Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Rabu (7/5) petang, seusai diperiksa tim jaksa yang diketuai Faried Harianto. Kedua tersangka dibawa ke rumah tahanan Kejagung.
Lemahnya integritas para birokrat merupakan salah satu kendala bagi pencapaian sasaran fungsional kerja birokrasi. Karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk merevitalisasi integritas para birokrat negara. Kondisi memprihatinkan itu kemarin menjadi tema sentral dalam diskusi mingguan Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos Group di Graha Pena, Jl Kebayoran Lama No 12, Jaksel.
Indonesia Corruption Watch atau ICW mempertanyakan pengelolaan biaya perkara senilai Rp 31,1 miliar tahun 2005-2007 karena pertanggungjawaban Mahkamah Agung atau MA atas biaya itu tidak jelas. MA tidak pernah melaporkannya dalam Laporan Tahunan MA.
Sejauh fakta-faktanya mendukung, kata dia seusai mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin petang.
Penyidik menggeledah beberapa ruang kerja pemerintah provinsi.
Kekuatan uang dalam politik nasional mutakhir semakin menunjukkan pengaruh yang luar biasa. Pengaruh itu dapat kita saksikan dalam bekerjanya fungsi-fungsi parlemen dalam hubungannya dengan pemerintah, institusi negara, dan sektor swasta.
