Pendidikan 'Kepala Batu'

Pernyataan cukup mengejutkan dilontarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Menanggapi kritik atas pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, mantan Menteri Keuangan tersebut tidak keberatan dianggap kepala batu. Menurut dia, beragam biaya yang dikeluarkan orang tua dianggap sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan anak (Koran Tempo, 7 April).

Ananda-Moreno Ajari Ngebut Penyidik KPK

Dua bintang balap Indonesia, Ananda Mikola dan Moreno Soeprapto, kemarin mengejutkan wartawan yang biasa ngepos di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Keduanya datang ke gedung yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta, itu bersama ayah mereka, Tinton Soeprapto.

Eksklusivisme Polisi dan Jaksa Harus Segera Dihilangkan

Eksklusivisme di tubuh polisi dan jaksa harus segera dihilangkan. Kalau tidak, bukan saja polisi dan jaksa semakin sulit bekerja sama, tetapi rakyat yang menjadi pencari keadilan juga akan terabaikan.

MA Tak Bisa Berlindung di Bawah UU Tahun 1941

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kembali mengancam melaporkan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan. Anwar berpendapat, MA tidak bisa berlindung di balik HIR (Herziene Inlandsch Reglement) No 44 Tahun 1941 (UU Hukum Perdata) untuk menghindar dari audit biaya perkara. Sebab, pemeriksaan pengelolaan keuangan negara diatur oleh UUD 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi.

Presiden Jangan Degradasi KPK

Pemerintah Bisa Pangkas Kewenangan KPK

KPK Kembali Tahan Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kamis (17/4), menahan Hamka Yandhu, anggota DPR, terkait kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR tahun 2003. KPK juga menahan Anthony Zeidra Abidin, mantan anggota DPR, yang kini menjadi Wakil Gubernur Jambi, terkait perkara itu.

Golkar Siap Bela Hamka dan Antony

Badan Kehormatan segera berkoordinasi dengan KPK.

Penahanan Burhanuddin Abdullah; Pelaku atau Korban?

Semua orang tahu, pada 10 April 2008, Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadi tersangka penyalahgunaan dana BI sebesar Rp 100 miliar.

Rumah Dinas; Ketika Karut-marut Mengurus Aset Negara

Hari-hari mencemaskan keluarga Peter Patta Sumbung, mantan Wakil Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pusat, belum berlalu. Rumah milik negara yang ditempatinya di Jalan Gedung Hijau, Pondok Indah, Jakarta Selatan, selama 27 tahun, setiap saat bisa diambil alih negara.

Subscribe to Subscribe to